Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong percepatan optimalisasi sistem pelayanan dalam upaya mengubah orientasi bekerja dari manual menuju berbasis elektronik.
"Peran Penjabat Gubernur Andap Budhi Revianto yang terus mendorong adanya peningkatan pada sistem pelayanan publik lingkup Pemprov Sultra. Kali ini telah masuk dalam tahap pembahasan di Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, yang dihubungi, Senin.
Asrun Lio selaku Ketua Tim Rombongan Pemprov Sultra yang saat ini melakukan pertemuan dengan pihak BSrE dan BKN, di Jakarta, Senin (9/10), mengatakan pihaknya terus fokus dan serius menuntaskan rancangan proyek perubahan terkait optimalisasi sistem administrasi melalui tanda tangan elektronik, yang terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sultra.
"Alhamdulillah kami telah menemui dua lembaga penting yang memiliki keterkaitan erat dengan rencana ini," ujarnya.
Pada pertemuan dengan pihak BSrE RI, kata Asrun, pihaknya menyampaikan perihal tersebut dalam bentuk pemaparan proposal, dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan publik Pemprov Sultra.
"Demikian juga saat berada di BKN RI, kami juga melakukan pemaparan proposal terkait bagaimana mengintegrasikan aplikasi SiSUMAKER-Sultra dengan SiASN-BKN, dalam upaya memodernisasi serta meningkatkan layanan kepegawaian di Provinsi Sultra.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, menurut dia, penting bagi Pemprov Sultra untuk terus beradaptasi dan mengadopsi inovasi terkait pengelolaan sumber daya manusia.
"Tentu integrasi ini akan membawa dampak positif signifikan, utamanya dalam memperbaiki efisiensi, akurasi, dan responsivitas proses layanan kepegawaian," ujar Ketua IKA Unhas Wilayah Sultra ini.
Menurut lulusan S3 National University of Canberra ini, dunia yang terus berubah dengan teknologi sebagai pendorong utama maka transformasi digital telah menjadi keniscayaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
"Tanda tangan elektronik (TTE) adalah salah satu alat kunci yang akan membantu Pemprov Sultra meraih visi tersebut," ujarnya.
Dia mengatakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sultra dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) adalah tonggak penting dalam upaya mencapai transformasi digital yang sukses, termasuk adanya dukungan keamanan terhadap sistem kepada BSrE dalam mendukung optimalisasi penerapan TTE yang terintegrasi.
Pada pertemuan dengan pihak BKN RI, kata dia, Pemprov Sultra berharap bahwa integrasi SiSUMAKER-Sultra dengan Si-ASN-BKN akan memperkuat kapabilitas administrasi kepegawaian daerah, meminimalkan proses manual yang berlebihan, dan memberikan layanan lebih baik kepada pegawai dan masyarakat. Dengan demikian, bisa menjadikan Pemprov Sultra sebagai pusat layanan kepegawaian yang modern dan terpercaya.
"Kami berharap agar niat baik Pemprov Sultra tersebut dapat tercapai dan terlaksana, sehingga tidak hanya sukses melaksanakan, namun juga menjadikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai contoh dalam menerapkan teknologi, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien," ujarnya.