Kendari (ANTARA) - Pertemuan lembaga negara dan kementerian terkait, pemerintah daerah, asosiasi, civil social organization (CSO), serta organisasi lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Wakatobi 2022, rencananya akan berlangsung di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tanggal 8 -10 Juni.
"Ini merupakan penyelenggaraan GTRA pertama dan Sulawesi Tenggara diberi kepercayaan sebagai tuan rumah. Terpilihnya Wakatobi sebagai tuan rumah penyelenggaraan GTRA Summit tidak terlepas dari gagasan Presiden Joko Widodo bahwa perlu ada destinasi wisata alternatif untuk mengisi kejenuhan kepariwisataan di Bali," kata Gubernur Sultra, Ali Mazi, di Kendari, Senin.
Menurut Ali Mazi, sejumlah menteri dijadwalkan hadir mendampingi Presiden, yakni Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil selaku penyelenggara di tingkat pemerintah pusat, Menteri Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sitti Nurbaya Bakar, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Pariwisata dan Ekraf Sandiaga Uno.
GTRA Summit 2022 diharapkan dapat menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah), serta penataan akses khususnya bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir & pulau-pulau kecil. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut peraturan turunannya.
"GTRA bertujuan mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan payung penopang Program Reforma Agraria agar secara efektif mampu mendorong percepatan pencapaian target-target nasional, baik yang terkait dengan penataan aset/asset reform (legalisasi dan redistribusi lahan), maupun penataan akses/access reform (pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas tanah)," katanya menjelaskan.
Sebelumnya Pj.Sekda Sultra Asrun Lio mengungkapkan, tema GTRA Summit Wakatobi 2022 adalah "Menuju Puncak Presidensi G20: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan."
Dari tema tersebut, dibagi menjadi tiga sub tema, yakni "Kapasitas Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat dan Perizinan Berusaha", Penataan Aset di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta Penataan Akses Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil."
