Kendari (ANTARA) - Pemerintah Sulawesi Tenggara terus mematangkan kesiapan Kabupaten Wakatobi sebagai tuan rumah ajang nasional Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit tahun 2022.
Siaran Pers Juru Bicara Gubernur Sultra, Ilham Q Moehiddin, yang diterima,
Senin di Kendari menyebutkan pemerintah pusat sedang merencanakan pertemuan tingkat tinggi yang khusus membicarakan isu agraria nasional.
Kabupaten Wakatobi ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga negara, asosiasi, organisasi masyarakat sipil (CSO/Civil Society Organization), dan organisasi lainnya.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri kegiatan itu.
Dalam rangka memantapkan persiapan kegiatan yang bernama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH., menggelar rapat dengan jajaran Kementerian ATR/BPN di Desa Liya Bahari Indah, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Wakatobi (19/12).
Wakil Menteri (Wamen) Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, bersama Gubernur Ali Mazi memimpin jalannya rapat yang digelar secara hibrid.
Pada kesempatan itu, dibicarakan hal-hal teknis secara mendetail terkait penyelenggaraan GTRA Summit 2022.
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Desa Liya Bahari Indah, Wakatobi.
Kunjungan tersebut dilakukannya langsung bersama Gubernur Sultra H. Ali Mazi, Anggota DPR RI Komisi II, Hugua, Bupati Wakatobi Haliana, dan bersama rombongan.
Tujuan kunjungan kerja (Kunker) ini tak lain untuk meninjau kesiapan Pemda dan BPN Wakatobi dalam penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang rencananya akan dihelat pada Maret 2022.
GTRA Summit merupakan pertemuan lembaga negara dan kementerian terkait, pemerintah daerah, asosiasi, CSO, serta organisasi lain yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Kegiatan di tahun 2022 ini merupakan penyelenggaraan GTRA Summit pertama.
GTRA Summit 2022 diharapkan dapat menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah), serta penataan akses khususnya bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dab pulau-pulau kecil.
Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut peraturan turunannya.
Sekadar diketahui, GTRA dibentuk dari pemerintah pusat hingga kabupaten. Tim GTRA Pusat beranggotakan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan reforma agraria, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kementerian/lembaga lainnya.
Di tingkat provinsi, dibentuk Tim GTRA Provinsi yang diketuai oleh Gubernur.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Ketua Tim Pelaksana Harian melakukan tugas harian bersama dinas-dinas terkait di tingkat Provinsi, seperti Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian, dan lain-lain.
Pada tingkat kabupaten/kota, turut dibentuk Tim GTRA Kabupaten/Kota yang diketuai oleh bupati/walikota bersama bupati/walikota, kepala kantor pertanahan beserta organisasi perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan reforma agraria yang berkelanjutan.
Wamen ATR/BPN Surya Tjandra berharap, momentum kehadiran Presiden Joko Widodo di Wakatobi nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah se-Sultra guna menyampaikan kepentingan pembangunan, terutama mendorong sinkronisasi pembangunan yang memiliki banyak pulau.
Selain meninjau kesiapan GTRA Summit dan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kampung Reforma Agraria Desa Sama Liya Bahari, Surya Tjandra juga melakukan dialog langsung bersama masyarakat suku Bajo, Kecamatan Kaledupa.
