Jubir Reisa Broto: Pemerintah terus dorong vaksinasi penyandang disabilitas

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mendorong vaksinasi untuk penyandang disabilitas dan telah menjadikan mereka sebagai salah sasaran prioritas .

"Pemerintah dari awal tahun ini sudah memasukkan kelompok disabilitas ke dalam prioritas vaksinasi COVID-19 dalam kategori masyarakat rentan," ujarnya dalam konferensi pers virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud masyarakat rentan adalah mereka menjadi salah satu yang pertama untuk dilindungi karena rentan mengalami komplikasi penyakit berat ketika tertular COVID-19.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ujar Duta Adaptasi Kebiasaan Baru itu, memperkirakan terdapat sekitar 562.242 penyandang disabilitas yang masuk dalam sasaran program vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Menurut data Kemenkes per 3 Desember 2021, dari target 141.211.181 orang di kategori masyarakat rentang dan umum terdapat 82.096.625 orang yang mendapatkan dosis pertama dan 51.585.486 orang yang sudah mendapatkan dua suntikan vaksin.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk mendukung vaksinasi para penyandang disabilitas, seperti dikeluarkannya edaran dari Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan dan tidak terbatas pada domisili KTP.

Hal itu sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik, dan Tenaga Pendidikan.

Dia menyatakan semua pihak bekerja sama untuk mendorong pencapaian vaksinasi untuk penyandang disabilitas dan orang lanjut usia, termasuk memobilisasi transportasi untuk menuju dan pulang dari pusat layanan kesehatan tempat vaksinasi dilakukan.

Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki NIK.

"Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten dan kota tersebut menekankan agar semua tingkat pemerintah menjunjung tinggi semangat menjaga seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dari paparan virus COVID-19," demikian Reisa.