Sultra mendorong tumbuh kembang anak melalui keluarga

id tumbuh kembang anak,pemberdayaan perempuan

Sultra mendorong tumbuh kembang anak melalui keluarga

Kepala Dinas P3PPKB Sultra, Andi Tenri Rawe Silondae (saf kedua tengah), bersama seluruh peserta Diskusi Tematik Staf Ahli Komisi Perlindungan Perempuan dan Perlindugan Anak, Selasa, (9/12/19). (ANTARA/Harianto)

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berupaya mewujudkan perkembangan dan tumbuh kembang anak melalui diskusi tematik oleh Staf Ahli Komisi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3APPKB) Sultra, Andi Tenri Rawe Silondae dalam sambutannya mengatakan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, dimana corak masyarakat tergantung dari corak keluarga, karena keluarga merupakan bagian penting dalam program pembangunan.

"Keluarga mempunyai kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan. Kriteria pembangunan keluarga ini, dapat diintegrasikan ke dalam program kabupaten/kota layak anak," kata Andi Tenri di Kendari, Selasa.

Upaya pembangunan keluarga, lanjutnya, untuk tumbuh kembang anak di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni melalui pendidikan, kesehatan, akses informasi, pengasuhan dan perkembangan anak.

"Saat ini masih terdapat permasalahan tumbuh kembang anak di Sultra, salah satunya belum semua anak mengenyam pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan dan gizi anak, rendahnya partisipasi anak dalam proses pembangunan," ujarnya.
 
Kepala Dinas P3PPKB Sultra, Andi Tenri Rawe Silondae (podium), saat memberikan sambutan pada Diskusi Tematik Staf Ahli Komisi Perlindungan Perempuan dan Perlindugan Anak, Selasa, (9/12/19). (ANTARA/Harianto) (ANTARA/Harianto)


Selanjutnya, terbatasnya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, dan lunturnya nilai-nilai moral anak, belum semua kabupaten/kota yang layak bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

"Misalnya kasus stunting yang lokusnya di Kabupaten Buton, penanganannya melibatkan seluruh stakeholder, kita juga menyadari bahwa dalam penanganan kasus masih banyak kekurangan, oleh karenanya harus dilakukan penataan dan pengelolaan yang lebih baik lagi," pungkasnya.

Sehingga ia mengatakan, perlu dibangun koordinasi, integrasi dan kerja sama dalam memberikan layanan, yang tidak hanya berfokus pada layanan hukum saja, tapi juga harus dilihat dari aspek layanan sosial, kesehatan, dan psikologi termasuk aspek layanan budaya.

Baca juga: Pemprov Sulawesi Tenggara kampanyekan konvensi hak anak

Untuk diketahui, diskusi tematik Staf Ahli Komisi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan dan Pakar Gender sebagai pemateri. Diskusi tersebut juga diikuti oleh beberapa organisasi seperti Aliansi Perempuan Sultra, Rumpun Perempuan Sultra, Ikatan Wanita Katolik Sultra, Aktivis Perempuan dan Anak dan undangan lainnya.
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar