Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan rapat kerja daerah 2019 dengan fokus melalukan evaluasi capaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di daerah itu.
Kegiatan yang dihadiri peserta dari 17 kabupaten kota se-Sultra tersebut dibuka Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, di Kendari, Kamis.
Plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, dalam kegiatan itu mengatakan indikator keberhasilan KKBPK yang ingin dilihat adalah peserta KB baru, peserta KB aktif, kegiatan PIK remaja dan mahasiswa, keaktifan keluarga yang memiliki balita dalam kelompok BKB, keaktifan keluarga yang memiliki anak remaja dalam kelompok BKR.
"Kemudian keikutsertaan keluarga dalam program UPPKS, termasuk kegiatan yang telah terbentuk di kampung KB," katanya.
Selain itu kata dia, tujuan lain untuk menyusun langkah-langkah terkait arah kebijakan dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan pada tahun 2019.
Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, dalam kegiatan itu mengatakan program KKBPK merupakan urusan wajib pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
"Keluarga berencana menjadi investasi strategis untuk memastikan generasi masa depan, dan untuk memastikan tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan," katanya.
Menurut dia, menjalankan program kependudukan dengan baik merupakan upaya mewujudkan keluarga sejahtera, sebagai langkah untuk hadirkan sumber daya berkualitas.
"Tahun 2019 merupakan tahun politik, tahun pilpres dan pileg. Meskipun sebagian energi tercurahkan ke kegiatan tersebut saya menghimbau agar pelayanan ke masyarakat tidak berkurang, termasuk pelayanan Keluarga Berencana," katanya.
Kegiatan itu turut dihadiri oleh inspektur wilayah II BKKBN pusat, Endang Agus Sapri, Bupati Konawe Utara, Ruksamin, dan 170 peserta dari OPD terkait kabupaten kota se Sultra.