Kolaka (Antara News) - Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara diminta menelusuri proses pengerjaan pelebaran jalan di Kabupaten Kolaka yang dinilai lambat.
Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Ashari saat menerima kunjungan Ketua BPK RI Harry Ashar Azis dan anggota DPR RI Dapil Sultra Haerul Saleh untuk menggelar dialog terbuka di kampus itu, Senin.
"Proyek pelebaran jalan sepanjang dua belas kilometer itu terkesan amburadul dan hingga kini belum selesai pengerjaan, sementara sudah di akhir tahun 2016," katanya.
Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp30 miliar melalui dana APBN tahun 2016 itu, kata dia, yang dikerjakan oleh salah satu kontraktor nasional harus dievaluasi.
"Kami minta kepada Bapak Haerul Saleh sebagai perwakilan masyarakat Sultra dan Kolaka khususnya di Senayan untuk melakukan evaluasi pelaksana pekerjaan itu," ungkap Ashari seraya menambahkan warga di sekitar proyek itu setiap hari harus menghirup udara yang bercampur dengan debu.
Menanggapi hal itu Harrul Saleh menjelaskan proyek pelebaran jalan yang dilakukan saat ini pasti akan diselesaikan karena sudah dianggarkan dalam APBN 2017.
Menurut dia, adanya keterlambatan pengerjaan proyek pelebaran jalan itu diakibatkan proses lelang di Kementerian Pekerjaan Umum yang bermasalah, sehingga pekerjaan itu terhambat.
"Masalahnya di kementerian saat dilakukan lelang proyek dan bukan persoalan anggaran," katanya.
Haerul juga mengkritisi Balai Pekerjaan Umum wilayah VII Makassar Sulawesi Selatan sebagai institusi yang menangani pekerjaan jalan nasional yang dinilai asal-asalan.
"Biasanya mereka mencari pekerjaan yang mudah, namun sulit untuk diselesaikan," ungkap politisi Gerindra itu.