Pasarwajo (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Buton memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang lebih mengarah kepada kepentingan masyarakat.
"Dasar-dasar pembangunan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih empat tahun ini lebih mengarah untuk kepentingan masyarakat, baik infrastruktur jalan, listrik dan air," kata Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun di Pasarwajo.
Selain itu, kata dia, pembangunan sektor pendidikan juga terus ditingkatkan, dengan membangun dan membenahi sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
"Pembangunan sektor pendidikan seperti gedung sekolah dasar yang sebelumnya hanya terdapat satu sekolah di setiap desa, kini terus ditingkatkan," ujarnya.
Begitu pula, lanjut dia, pembangunan sektor kesehatan yang terus digalakkan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat, terutama di tingkat desa/kelurahan.
"Sebelumnya terdapat hanya satu Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk melayani beberapa desa, tapi kini terus dilakukan pembangunan, sehingga dicapai satu Pustu untuk satu desa. Bahkan, ada puskesmas sentral disatukan, sehingga pelayanannya hampir sama dengan rumah sakit," ujarnya.
Umar juga mengatakan, tata kelola penggunaan keuangan daerah dan birokrasi pemerintahan dilaksanakan dengan sesuai aturan, sehingga dalam tiga tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Buton mendapatkan penghargaan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pengelolaan keuangan ini indikasinya jelas dan mempunyai standar terukur yang tidak bisa diakal-akalin. Artinya walaupun dengan keterbatasan anggaran daerah, tapi visi dan misi kita untuk menjadikan Buton sebagai salah satu daerah yang berbasis bisnis dan budaya terdepan ini berjalan," ujarnya.
Dia juga mengatakan, dengan prioritas pembangunan yang dilakukan itu bukan berarti mengesampingkan pembangunan yang lain, akan tetapi masyarakat bisa memahami bahwa program-program yang belum dicapai sudah dilaksanakan dengan penggunaan dan pendistribusian anggaran yang standar dan sangat prioritas.