Kendari (Antara News) - Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), periode 2014-2019 dilantik dan diambil sumpahnya melalui rapat paripurna istimewa.
Pelantikan dan pengambilan sumpah Pimpinan DPRD Sultra tersebut, dipimpin oleh Kepala Pengaddilan Tinggi Sultra, H Abdul Kadir, SH.MH, di Kendari, Selasa. Acara tersebut juga disaksikan oleh Gubernur Sultra, Nur Alam, Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata, Kapolda Sultra Brigjen Arkian Lubis, Danrem 143/Haluoleo Kolonel ARH Andi Sumangeruka, Danlanal dan Danlanud.
Pimpinan DPRD Sultra yang diambil sumpahnya yakni Ketua DPRD H Abdurrahman Saleh (PAN), Wakil Ketua I Wahyu Ade Pratama Imran (Partai Golkar), Wakil Ketua II Muh Endang (Partai Demokrat) dan Wakil Ketua III Nursalam Lada (PDIP).
Pelantikan unsur pimpinan DPRD itu berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 161.74-866 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2014-2019.
Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh dalam sambutannya mengatakan, siap menjaga dan menyalurkan amanah masyarakat Sultra dengan sebaik-baiknya.
"Yang utama adalah optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD dalam menciptakan masyarakat yang maju dan mampu bersaing, kami pasti akan selalu memegang teguh amanah dan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada kami,"ujar Ketua DPRD Sultra yang baru dilantik itu.
Sementara itu Gubernur Sultra Nur Alam dalam sambutan mengatakan DPRD Sultra selaku mitra Pemerintah Provinsi diajak untuk bersama-sama benbangun daerah tersebut agar lebih baik.
"Sinergitas Pemerintah Provinsi dan DPRD Sultra dibutuhkan untuk memajukan daerah ini,"ujar Gubernur Sultra tersebut.
Ia juga mengharapkan agar DPRD Sultra segera melakukan kegiatan kedewanan dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pengawasan, penganggaran dan legislasi sebagai wakil rakyat.
Menurutnya dengan menciptakan kebersamaan antara pemeritah dan DPRD dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat tidak macet di DPRD.
Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Forum Pimpinan SKPD Sultra, Komisioner KPU, Bawaslu, Pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat.
