Timika (Antara News) - Aparat TNI dan Polri yang bertugas di wilayah Kabupaten Mimika, Papua bertekad atau berkomitmen penuh untuk menjaga sikap netralitas pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014.
Komandan Kodim 1710 Mimika, Letkol Inf Raffles Manurung kepada Antara di Timika, Rabu mengatakan dalam berbagai kesempatan dirinya sudah mengingatkan anggota untuk menjaga sikap netralitas. Hal itu sesuai petunjuk dan arahan dari komando atas.
"Bila ada anggota yang melanggar, hukuman paling berat bisa dipecat dari keanggotaan TNI. Maka kami selalu ingatkan anggota untuk menjaga hal itu. Sudah banyak contoh yang tidak baik, jangan kita buat gerakan tambahan," ujar Letkol Raffles Manurung.
Menurut dia, prajurit TNI yang bertugas di Kodim 1710 Mimika harus dapat berperan maksimal agar dapat mengantarkan pesta demokrasi Pemilu Presiden mendatang menjadi lebih baik dan berkualitas.
Sebagai komandan garnizun se wilayah Mimika, Dandim Mimika juga sudah berkoordinasi dengan berbagai satuan TNI lainnya di wilayah itu untuk menegakkan sikap netralitas anggota TNI.
Soal kemungkinan adanya anggota bintara pembina desa (babinsa) yang mengarahkan warga untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu, Dandim Mimika membantah keras hal itu.
"Tidak ada seperti itu di Timika, semua baik-baik saja dan mereka menjalankan tugas sesuai fungsi dan peran mereka," ujar Raffles Manurung sembari menambahkan jajarannya sudah mempersiapkan anggota TNI untuk membantu kepolisian dalam mengamankan kegiatan Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.
Kodim Mimika juga meminta media dan masyarakat untuk segera melapor jika ada prajurit TNI yang mengarahkan warga untuk memilih pasangan Capres-Cawapres tertentu.
Hal serupa dikemukakan Kapolres Mimika, AKBP Jermias Rontini.
Ia menjamin anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Mimika akan bersikap netral.
"Saya jamin hal itu. Apabila ada anggota yang bersikap tidak netral, kami akan ambil tindakan tegas sesuai aturan kepolisian," tutur Rontini.
Menurut dia, anggota Polri yang ingin terlibat kegiatan politik praktis harus secara jantan menanggalkan baju dinas kepolisian.
"Kalau mau terlibat aktif di politik, tanggalkan baju dinas. Sudah ada contoh anggota Polri yang minta pensiun dini karena ingin terlibat dalam kegiatan pencalon legislatif beberapa waktu lalu," kata Rontini.
