Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam meminta kalangan birokrasi dan lembaga politik di Kota Baubau dan Kabupaten Buton agar senantiasa menjaga keharmonisan.
"Saya minta wali kota maupun bupati agar senantiasa menjaga hubungan harmonisasi dengan DPRD setempat, tetapi tidak saling mengintervensi kewenangan masing-masing," kata Gubernur saat memberikan arahan pada rakor bersama Pemkab Buton dan Pemkot Baubau, di Baubau, Rabu (28/11) malam.
Semua program yang akan dilaksanakan eksekutif kata Nur Alam, sedapat mungkin dikoordinasikan dengan pihak DPRD agar tidak terjadi perdebatan saat pembahasan anggaran di DPRD.
Eksekutif dan legislatif itu diumpamakan hubungan suami istri yang harus saling menafkahi, saling ingatkan ketika akan membuat dan melakukan sesuatu program," kata Nur Alam.
Lebih lanjut dikatakan, antara eksekutif dan legislatif tidak membuat suasana atau kondisi sebuah persaingan karena sudah jelas tupoksi masing-masing. "Kita sama-sama bagian dari pemerintah, yang diberi kewenangan untuk mengurusi daerah sesuai tupoksi masing-masing. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Untuk itu katanya, komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif harus senantiasa ditingkatkan agar pembahasan anggaran tidak mengalami deadlock akibat tidak ketemunya pemahaman keinginan bersama dalam memahami sebuah program. "Kalau eksekutif dan legislatif kompak dalam artian yang positif maka semua program pembangunan akan berjalan lancar sehingga cita-cita bersama dalam pembangun daerah bisa tercapai," katanya.