Jakarta (Antara News) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Cepat putuskan terkait kenaikan BBM," kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Dia menyayangkan lambannya pemerintah mengambil keputusan terkait rencana kenaikan harga BBM.
Menurut dia, ketidakpastian ini telah menimbulkan banyak spekulasi berkembang. Diantaranya mendorong penimbunan BBM dan sangat mempengaruhi bisnis karena banyak pengusaha menahan barangnya.
"Pengusaha menahan barangnya untuk tidak dijual, supaya tidak tiba-tiba rugi. Karena kalau dijual sekarang, akan terganggu cashflow-nya," katanya.
Lebih jauh ketidakpastian ini, menurut dia, telah membuat lembaga pemeringkat global Standard & Poor's (S&P) menurunkan standar kredibilitas Indonesia yang akan berdampak pada pengurangan minat investasi luar negeri.
"Ini akan sangat memberikan efek negatif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi kita," katanya.
Pihaknya juga menyoroti sinyal perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pada kuartal I 2013, perekonomian Indonesia tumbuh 6,02 persen atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2012 sebesar 6,3 persen.
"Itu bukan main penurunannya dalam perekonomian kita," katanya.
Dia menambahkan keputusan yang cepat terkait kenaikan harga BBM juga diperlukan dalam menyikapi defisit APBN. Dari sisi belanja, pembengkakan beban subsidi BBM dikhawatirkan akan memperlebar defisit anggaran hingga 3,8 persen.
"Presiden saat berbicara di Bappenas mengatakan pemerintah akan mengalami defisit tiga persen lebih dan ini melanggar UU," katanya.
Dari sisi pendapatan, defisit anggaran juga diperkirakan akan semakin bertambah dengan melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak pada kuartal I tahun 2013.
Realisasi penerimaan pajak per April 2013 hanya 25,84 persen dari target setahun, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2012, pertumbuhannya saat ini hanya sembilan persen.
Pihaknya mengharapkan pemerintah untuk segera memberikan keputusan dan tidak lagi menunggu persetujuan DPR.
"Jadi semua indikasi negatif ini, kami harapkan pemerintah memutuskan cepat mengenai BBM," katanya.