"Selain itu, masyarakat nelayan di wilayah itu mendapatkan bantuan sertifikasi tanah sebanyak 38 persil dari Badan Pertanahan Nasional," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kolaka, Syarifuddin di Kolaka, Rabu.
Syarifuddin yang juga Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan "Bedah Kecamatan" Tanggetada, mengatakan, berkat pelaksanaan `bedah kecamatan' yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Kolaka selama ini, sehingga pemerintah pusat memberikan perhatian dengan memberikan bantuan tambahan anggaran untuk itu.
Ia mengatakan, Kemenpera RI bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan kegiatan 'bedah rumah nelayan' 160 unit, dan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan sertifikat tanah secara gratis.
Ia menjelaskan, dalam paket informasi wilayah (PIW) Kolaka bahwa pelaksanaan bedah kecamatan Tanggetada, terdapat 39 kegiatan yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat dengan kebutuhan dana sekitar Rp7 miliar yang bersumber dari APBD Kolaka, APBD Provinsi Sultra dan APBN.
"Salah satu item pekerjaannya adalah pembukaan jalan yang menghubungkan beberapa desa yang ada di Tanggetada," ujarnya tanpa menyebutkan secara rinci volume pekerjaan jalan tersebut.
Selain itu, dalam implementasi gerakan pembangunan masyarakat sejahtera (Gerbang Mastra) yang telah dicanangkan Pemkab Kolaka, dengan penerapan "10 bebas", antara lain selain bebas rumah tidak layak huni, juga bebas penderita gizi buruk dan busung lapar, dan bebas fasilitas yang bersifat darurat.
Program bedah kecamatan Tanggetada itu juga sasaran kegiatan pada bebas anak putus sekolah dan bangunan sekolah yang bersifat darurat, bebas daerah yang terisolir, bebas kantong produksi yang tidak memiliki akses jalan, bebas dari berbagai macam benyakit sosial masyarakat, bebas dari sanitasi dan air bersih, bebas krisis listrik dan bebas pengangguran.
Sementara itu Bupati
Kolaka, Buhari Matta mengatakan, melalui bedah kecamatan yang tertuang dalam
Gerbangmastra dengan titik berat pada pembangunan ekonomi kerakyatan diharapkan
bisa menghilangkan kemiskinan dan pengangguran di “Bumi Mekonggaâ€.
"Saya melihat dan sangat bersyukur bahwa Kecamatan Tanggetada jauh lebih maju dibandingkan kecamatan lainnya, khususnya dalam peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat, apalagi dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit dan Bandara Sangia Ni Bandera yang dapat menampung tenaga kerja lokal.
Upaya menuntaskan kemiskinan dan
pengangguran harus terus dilaksanakan melalui program dan kebijakan strategis
Gerbangmastra dalam mewujudkan "Kolaka Emas", yang juga bisa mencapai skala lebih
luas yakni "Sultra Emas".
"Dengan keberhasilan yang diicapai saat ini jangan lah kita tidak merasa puas dan
terlena,
tapi bagaimana terus berkarya untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Buhari juga mengintrusikan kepada Dinas
Kehutanan dan Lingkingan Hidup untuk memperbanyak penanaman pohon pelindung jenis tranbesi di sepanjang
jalan poros, sehingga seluruh jalan di Kolaka bisa berbentuk
seperti terowongan yang dirasakan teduh dan sejuk.
"Selain itu Dinas Pertanian juga bisa membantu masyarakat mengurangi adanya lahan tidur dan didorong untuk memanfaatkan lahan pekarangannyha," ujar Ketua DPW PPP Provinsi Sultra itu.
Selain membuka pelaksanaan bedah kecamatan Tanggetada, Buhari
Matta juga melantik