Gubernur Terbitkan Pergub Pendidikan Karakter Bberbasis Multikultural

Rabu, 26 Oktober 2011 10:42 WIB

"Kita patut berbangga karena Pak Gubernur, kemarin (25/10) sudah menandatangani Pergub pendidikan karakter," kata Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah Abubakar Almahdali pada peluncuran majalah anak "Harmoni"

Palu, (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola telah menandatangani Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Karakter Kebangsaan Berbasis Multikultural di daerah itu.

"Kita patut berbangga karena Pak Gubernur, kemarin (25/10) sudah menandatangani Pergub pendidikan karakter," kata Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah Abubakar Almahdali pada peluncuran majalah anak "Harmoni" di Palu, Selasa.

Abubakar mengatakan dengan ditandatanganinya Pergub tersebut maka pemerintah dan berbagai pihak yang selama ini mendorong diwujudkannya pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural akan mendapat tantangan yang lebih besar agar Pergub tersebut bisa dilaksanakan di daerah ini.

Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Syamsuddin Chalid, menyambut gembira atas ditekennya Pergub tersebut.

Dia mengatakan perjuangan untuk untuk lahirnya Pergub tersebut sudah dikonsolidasikan dengan berbagai pihak selama tiga tahun lebih dengan mengusung tema sentral pendidikan harmoni. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat pendidikan harmoni tersebut, antara lain workshop pendidikan harmoni, diskusi, pelatihan guru dan menetapkan sekolah model di Kota Palu dan Poso.

Syamsuddin berharap pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural tersebut bisa menjadi 'ikon' pendidikan di Sulawesi Tengah dan diterapkan di semua sekolah di daerah ini.

Syamsuddin menilai, dalam Pergub tersebut sudah mencakup nilai-nilai harmoni yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini intens dilakukan berbagai pihak.

Pendidikan harmoni merupakan gagasan yang dibangun oleh Wahana Visi Indonesia bersama mitra organisasi di daerah yakni Muhammadiyah, Dinas Pendidikan, Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), dan Universitas Tadulako Palu.

Gagasan ini muncul pasca terjadinya konflik di Poso yang memporak-porandakan kehidupan sosial masyarakat sehingga diperlukan upaya proteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik.

Sementara itu, Penanggjawab Pendidikan Harmoni Wahana Visi Indonesia, Frida Siregar mengatakan, Pergub yang ditandatangani gubernur tersebut sudah melalui pembahasan berkali-kali dari berbagai pihak.

Bahkan rancangan Pergub sebelumnya sudah beberapa kali mengalami perubahan sehingga harus menunggu beberapa bulan, baru kemudian Pergub tersebut bisa ditandatangani. (Ant)