Simak, sejumla berita politik terjadi kemarin
Sejumlah anggota Kepolisian berjaga di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta, Kamis (10/10/2024). Sidang putusan gugatan PDIP terhadap KPU tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden di PTUN tersebut ditunda akibat Ketua Majelis Hakim Joko Setiono sedang sakit sehingga pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada (24/10/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww.
Berikut sejumlah berita yang masih menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda menjelang akhir pekan.
PTUN tunda pembacaan putusan soal pencalonan Gibran selama 2 pekan
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pembacaan putusan terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 selama 2 pekan.
"Putusan ditunda sampai dengan tanggal 24 Oktober disebabkan ketua majelis sakit," ujar anggota tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya klik di sini
Prabowo: Program makan bergizi gratis menyelamatkan masa depan bangsa
Jakarta (ANTARA) - Presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang diwujudkan pada pemerintahannya kelak bertujuan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.
“Jadi, masalah makan ini bukan masalah untuk disenangi, mencari popularitas, tidak. Ini masalah strategis,” kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis.
Selanjutnya klik di sini
Jokowi akui bicara politik saat santap malam dengan Prabowo
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku bicara banyak hal termasuk soal politik, saat santap malam dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di sebuah restoran di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (8/10) malam lalu.
"Ya ada politiknya, ada urusan ekonomi, banyak banget," kata Jokowi usai menghadiri acara Malam Puncak HUT Ke-79 Pertambangan dan Energi di Ballroom Kempinski Hotel, Jakarta, Kamis malam.
Baca beritanya klik di sini
Mahfud Md: Butuh formula lebih baru untuk perkuat demokrasi RI
Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan bahwa butuh formula lebih baru untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, agar tidak lagi mempertanyakan komitmen.
"Diawal reformasi ada usulan buat PPATK kemudian dibuat, buat KPK, buat Komisi Yudisial buat, semua dalam rangka penguatan. Tapi semua berjalan setahun hingga tiga tahun kemudian ambruk semua," kata Mahfud Md di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini
Wapres usulkan reaktivasi komunikasi langsung bahas Laut China Selatan
Vientiane, Laos (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengusulkan reaktivasi komunikasi langsung antarpejabat tinggi ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna membahas situasi di Laut China Selatan yang masih dalam ketegangan.
"Saya mengusulkan reaktivasi jalur komunikasi langsung antarpejabat tinggi ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok yang disepakati sejak 2016 untuk mencegah insiden di Laut China Selatan," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN-RRT sebagai rangkaian KTT Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Kamis.
Selanjutnya di sini
Pewarta : Khaerul Izan
Editor : Faidin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Politik kemarin, Prabowo soal renovasi sekolah sampai Gibran kunjungi Papua
14 January 2026 7:15 WIB
Investasi KKPR capai Rp357,17 triliun, Tata Ruang jadi penggerak ekonomi nasional
28 October 2025 6:19 WIB
Pengamat nilai Presiden Prabowo tengah menata sumber daya alam untuk kepentingan rakyat
14 October 2025 13:02 WIB
Wapres Gibran dan Presiden Prabowo jenguk korban luka demonstrasi di RS Polri
02 September 2025 7:49 WIB
Terpopuler - Hukum & Politik
Lihat Juga
Kementerian HAM kecam kekerasan anak di fasilitas penitipan anak Little Aresha Daycare Yogyakarta
16 jam lalu
Lapas Kelas IIA Kendari perkuat pengawasan lewat ikrar anti-narkoba dan pungli
23 April 2026 8:13 WIB
Menteri Imipas: Napi singgah kedai kopi Kendari dipindahkan ke Nusakambangan
22 April 2026 13:01 WIB
Kejari Kolaka minta kedepankan asa praduga tak bersalah terkait isu Kasi Pidsus
20 April 2026 21:02 WIB