Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat nilai investasi sebesar Rp357,17 triliun yang bersumber dari produk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pusat selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang telah menjadi penggerak ekonomi nasional, bukan sekadar dokumen perencanaan.
“Tata ruang kini menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” kata Nusron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, peningkatan investasi tersebut didukung oleh penguatan sistem perencanaan ruang melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Baca juga: BPN Muna Barat dorong penyelesaian Renstra ATR/BPN 2025--2029 sebelum akhir Oktober
Sepanjang satu tahun terakhir, sebanyak 119 dokumen RDTR baru telah diterbitkan, meningkat 21,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total keseluruhan, 445 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), naik 189 dokumen atau 73,8 persen dalam periode yang sama.
“Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi. Pelaku usaha kini memperoleh kepastian lokasi dan izin secara transparan, cepat, dan berbasis data spasial yang akurat,” ujar Nusron.
Menurut dia, capaian tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pada investasi produktif, pemerataan pembangunan wilayah, serta optimalisasi ruang untuk kesejahteraan rakyat.
“Investor kini tidak lagi ragu menanamkan modal karena melihat adanya transparansi, prediktabilitas, dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid. Semua dimulai dari kepastian ruang,” katanya.
Nusron menambahkan, penguatan tata ruang juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Setiap RDTR yang disusun tidak hanya mengatur zonasi ekonomi, tetapi juga memperhitungkan daya dukung lingkungan, sumber daya alam, dan mitigasi bencana.
“Dalam visi Prabowo-Gibran, pembangunan harus menyentuh semua wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan,” katanya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan memperluas sinkronisasi Rencana Tata Ruang antara pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi seluruh dokumen RDTR, serta memperkuat data spasial tematik agar dapat digunakan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Nusron.
Baca juga: BPN Muna Barat siapkan penerapan kebijakan satu peta nasional
