Kendari, Antara Sultra - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari mengapresisi kebijakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara menurunkan biaya sambungan bagi konsumen baru.
Anggota DPRD Kota Kendari Laode Lawama di Kendari, Senin, mengatakan kebijakan penurunan biaya sambungan baru salah satu strategi perusahaan menggaet pelanggan.
Direksi PDAM Tirta Anoa Kendari menurunkan biaya sambungan bagi pelanggan baru Rp700.000 dari sebelumnya Rp1 juta.
"PDAM sebagai perusahaan yang menargetkan keuntungan selalu dituntut kreatif memainkan peran untuk menggaet pelanggan. Salah satu dengan menerapkan biaya sambungan baru secara rasional," kata Lawama.
Namun demikian, menurut politikus PDI Perjuangan itu, perusahaan pelat merah yang mayoritas modalnya bersumber dari pemerintah daerah itu harus selalu berkoordinasi dalam hal kebijakan urgen.
"Sebaiknya direksi PDAM Tirta Anoa mendapat persetujuan dari pemerintah jika ada terobosan mengantisipasi saling tuding bila dikemudian hari timbul permasalahan dari kebijakan baru tersebut," katanya.
Ia menambahkan manajemen PDAM Tirta Anoa harus meningkatkan pengawasan terhadap sambungan penggunaan air secara ilegal.
"Beberapa kesempatan kami menerima keluhan manajemen Tirta Anoa adanya oknum yang menikmati air bersih secara ilegal. Hal demikian tidak boleh ditolerir karena sudah pasti merugikan perusahaan," ujarnya.
Anggota DPRD Kota Kendari Laode Lawama di Kendari, Senin, mengatakan kebijakan penurunan biaya sambungan baru salah satu strategi perusahaan menggaet pelanggan.
Direksi PDAM Tirta Anoa Kendari menurunkan biaya sambungan bagi pelanggan baru Rp700.000 dari sebelumnya Rp1 juta.
"PDAM sebagai perusahaan yang menargetkan keuntungan selalu dituntut kreatif memainkan peran untuk menggaet pelanggan. Salah satu dengan menerapkan biaya sambungan baru secara rasional," kata Lawama.
Namun demikian, menurut politikus PDI Perjuangan itu, perusahaan pelat merah yang mayoritas modalnya bersumber dari pemerintah daerah itu harus selalu berkoordinasi dalam hal kebijakan urgen.
"Sebaiknya direksi PDAM Tirta Anoa mendapat persetujuan dari pemerintah jika ada terobosan mengantisipasi saling tuding bila dikemudian hari timbul permasalahan dari kebijakan baru tersebut," katanya.
Ia menambahkan manajemen PDAM Tirta Anoa harus meningkatkan pengawasan terhadap sambungan penggunaan air secara ilegal.
"Beberapa kesempatan kami menerima keluhan manajemen Tirta Anoa adanya oknum yang menikmati air bersih secara ilegal. Hal demikian tidak boleh ditolerir karena sudah pasti merugikan perusahaan," ujarnya.