Kendari (Antara News) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerap dana dekonsentrasi tertinggi pada periode Januari hingga 28 Agustus 2015.
"Dari dana sebanyak Rp400 miliar lebih yang dialokasikan di Polda Sultra, Rp300 miliar lebih atau 71 persen sudah terserap," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Sultra, Marni Misnur pada Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Semester I tahun 2015 lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra, di Kendari, Senin (31/8).
Pada rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sultra, Nur Alam itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra juga mengungkapkan sejumlah instansi dinas yang belum mampu menyerap dana dekonsentrasi yang disediakan oleh pemerintah pusat.
"Beberapa instansi dinas yang belum menyerap dana dekonsentrasi antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra," katanya.
Menurut dia, Dinas Pekerjaan Umum Sultra mendapat alokasi dana dekonsentrasi senilai Rp12,4 miliar dan Dinas ESDM Sultra diporsikan dana dekonsentrasi sebesar Rp2 miliar lebih.
Dari pagu anggaran yang dialokasikan untuk kedua instansi tersebut, kata dia, belum satu persen pun yang terserap.
"Artinya, di dua instansi itu belum ada kegiatan pemerintah pusat yang dijalankan di daerah," katanya.
Sementara itu Gubernur Sultra Nur Alam, menanggapi keterangan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra tersebut, mengatakan Polda Sultra menyerap anggaran tertinggi karena lembaga penegak hukum tersebut tidak ragu-ragu menggunakan anggaran.
"Saya kira Polda sangat memahami betul mekanisme penggunaan anggaran, sehingga penyerapan anggarannya melebihi target," katanya.
Sedangkan instansi/dinas yang belum menyerap anggaran tersebut dikarenakan pengguna kuasa anggaran merasa takut jangan sampai bermasalah hukum.
"Mereka merasa takut berlebihan, karena ada perubahan nomenklatur dari mata anggaran yang tersedia sehingga menunggu petunjuk dari pemerintah pusat," katanya.
Rapat koordinassi dan evaluasi tersebut dihadiri Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh, Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata serta 15 bupati dan dua wali kota se-Sultra.
"Dari dana sebanyak Rp400 miliar lebih yang dialokasikan di Polda Sultra, Rp300 miliar lebih atau 71 persen sudah terserap," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Sultra, Marni Misnur pada Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Semester I tahun 2015 lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra, di Kendari, Senin (31/8).
Pada rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sultra, Nur Alam itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra juga mengungkapkan sejumlah instansi dinas yang belum mampu menyerap dana dekonsentrasi yang disediakan oleh pemerintah pusat.
"Beberapa instansi dinas yang belum menyerap dana dekonsentrasi antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra," katanya.
Menurut dia, Dinas Pekerjaan Umum Sultra mendapat alokasi dana dekonsentrasi senilai Rp12,4 miliar dan Dinas ESDM Sultra diporsikan dana dekonsentrasi sebesar Rp2 miliar lebih.
Dari pagu anggaran yang dialokasikan untuk kedua instansi tersebut, kata dia, belum satu persen pun yang terserap.
"Artinya, di dua instansi itu belum ada kegiatan pemerintah pusat yang dijalankan di daerah," katanya.
Sementara itu Gubernur Sultra Nur Alam, menanggapi keterangan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra tersebut, mengatakan Polda Sultra menyerap anggaran tertinggi karena lembaga penegak hukum tersebut tidak ragu-ragu menggunakan anggaran.
"Saya kira Polda sangat memahami betul mekanisme penggunaan anggaran, sehingga penyerapan anggarannya melebihi target," katanya.
Sedangkan instansi/dinas yang belum menyerap anggaran tersebut dikarenakan pengguna kuasa anggaran merasa takut jangan sampai bermasalah hukum.
"Mereka merasa takut berlebihan, karena ada perubahan nomenklatur dari mata anggaran yang tersedia sehingga menunggu petunjuk dari pemerintah pusat," katanya.
Rapat koordinassi dan evaluasi tersebut dihadiri Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh, Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata serta 15 bupati dan dua wali kota se-Sultra.