KPPN serahkan DIPA Kota Baubau Rp1,66 triliun untuk 103 Satker

Kendari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Sulawesi Tenggara, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1,66 triliun untuk 103 satuan kerja (Satker) lingkup wilayah KPPN daerah itu.

Kepala KPPN Baubau, Hariyanto di Baubau, Rabu mengatakan penyerahan DIPA instansi vertikal dan alokasi pemerintah daerah untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa itu terbagi untuk enam kabupaten kota yang meliputi Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Wakatobi, dan sebagian di Kabupaten Bombana.

"Total DIPA yang kami serahkan untuk Satker vertikal sebanyak Rp721,29 miliar, dan kalau untuk dialokasikan pemerintah daerah yang DAK (Dana Alokasi Khusus), DAK nonfisik dan Dana Desa itu sebanyak Rp938,16 miliar. Jadi total pagu alokasi APBN yang disalurkan oleh KPPN Baubau untuk tahun 2023 sebesar Rp1,66 triliun," ujar Hariyanto usai Penyerahan DIPA tahun anggaran 2023 dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran 2022 Satker Lingkup Wilayah KPPN Baubau.

Dalam penyerahan DIPA yang dihadiri para pimpinan Satker atau instansi vertikal itu juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan, penandatangan pakta integritas serta sesi diskusi atau tanya jawab dengan dipandu Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Baubau, Johan Raditya Putra Sayekti.

"Di momen (penyerahan) ini kita juga semacam memonitoring kepada satuan kerja, karena dari progres capaian sampai dengan akhir November 2022 itu mencapai 83 persen," ujar Hariyanto.

Capaian sebesar 83 persen itu, kata dia memang ada kenaikan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi tentunya disisa 17 persen capaian dengan kurun waktu sebulan ini perlu satuan kerja melakukan identifikasi kembali dan langkah-langkah strategis diinternal masing-masing sehingga dipastikan sampai batas akhir pengajuan tagihan itu sudah selesai semua.

"Kalau sudah semua selesai, maka semua sudah bisa kita salurkan apa yang dari alokasi APBN yang ditujukan untuk stimulus pertumbuhan ekonomi benar-benar terwujud," katanya.

Menurut dia, penyerahan DIPA tidak dilakukan bersama seluruh satuan kerja karena selain keterbatasan ruang pertemuan juga sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan.

"Memang (penyerahan) DIPA ini memang tidak serentak dalam satu acara, tapi kita bagi menjadi beberapa sesi karena keterbatasan ruang Aula kita, sebab kalau langsung hadir semua dalam satu sesi nanti kita tidak protokol kesehatan, jadi ada juga disesi sore dan di Wakatobi juga pada Jumat kita akan kesana menyampaikan juga," ujarnya.

Terkait adanya beberapa satuan kerja yang masih memiliki indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terendah, kata dia, namun IKPA tersebut tidak hanya dilihat dari sisi realisasi saja tetapi semua progresnya itu diperhatikan baik bagiaman merencanakan, frekuensi melakukan revisi, dan bagaimana perkiraan yang bersangkutan (Satker) merealisasikan tiap bulannya progresnya.

"Karena dialokasi masing-masing Satker itu ada satu lembar yang namanya penarikan dana, itu yang menjadi PR bagi kita semua, itu deviasi antara rencana dengan realisasinya itu masih cukup lumayan. Dan mulai tahun depan kita akan lebih intensif lagi sejak awal tahun anggaran melakukan pengawalan dan melakukan sinergi kepada masing-masing Satker," ujar Hariyanto.