Buranga (Antara News) - Aktivis pemuda Kabupaten Buton Utara mensinyalir bahwa sebanyak 338 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengikuti orientasi tahun 2015 DI lingkup pemerintah daerah setempat, di antaranya 15 orang terindikasi peserta "siluman"
"Ada 15 orang CPNS yang mengikuti orientasi itu terindikasi `siluman` karena saat pelaksanaan tes penerimaan CPNS yang lalu, nama-nama mereka tidak lulus dalam pengumuman online, tapi kok mereka bisa ikut orientasi sekarang," kata salah seorang aktivis pemuda Buton Utara, La Ode Rahmat di Buranga.
Rahmat bersama sejumlah pemuda lainnya di daerah itu mengadukan masalah keberadaan CPNS siluman itu kepada Wakil Bupati Buton Utara, Harmin Hari.
Mereka mempertanyakan keberadaan 15 CPNS "siluman" yang mengikuti orientasi yang dilaksanakan mulai Senin (18/5) karena sesuai pemantauan mereka pada pelaksanaan tes penerimaan CPNS, baik melalui jalur umum maupun pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) tidak terdapat nama-nama mereka yang dinyatakan lulus.
"Kalau pun misalnya mereka lulus melalui jalur vertikal, maka tidak mungkin mereka yang 15 orang itu mengikuti orientasi di Pemkab Butur, apalagi mereka itu hanya tamatan sekolah menengah atas. Kalau dari instansi vertikal, pasti orientasinya bukan di sini," ujarnya.
Menanggapi aduan masyarakat terkait 15 CPNS siluman tersebut, Wakil Bupati Buton Utara, Harmin Hari juga mengaku tidak mengetahui tentang hal tersebut.
Ia berjanji akan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah setempat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Butur untuk menjelaskan masalah itu.
"Sekda dan pihak BKD yang bertanggung jawab dalam perekrutan CPNS, oleh karena itu, keberadaan 15 anggota CPNS ini harus dijelaskan kepada publik secara transparan," ujarnya.
Sementara itu, Sekda Buton Utara, La Jiru yang dikonfirmasi masalah tersebut, ia juga mengaku tidak mengetahui tentang hal tersebut.
"Kalau hal itu (15 CPNS-red) saya tidak tahu persis, coba tanya kepada pihak BKD karena dia yang tahu persis," ujarnya.
Secara terpisah Kepala BKD Butur La ode Mustari saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan, ke-15 orang CPNS itu merupakan tambahan kuota CPNS yang berasal dari pemerintah pusat.
"Tambahan CPNS ini di luar pengetahuan pihak BKD karena mereka berasal dari pusat melalui jalur vertikal dan mereka dikirim ke sini untuk mengisi kekosongan pegawai," ujarnya.
Menurut dia, gaji mereka nantinya bukan dari pemerintah daerah yang menanggungnya, akan tetapi langsung bersumber dari pemerintah pusat.
"Ke-15 CPNS itu berasal dari daerah lain yang memang dikirim ke Buton Utara untuk mengisi kekosongan, makanya mereka diikutkan orientasi di sini," ujarnya.
"Ada 15 orang CPNS yang mengikuti orientasi itu terindikasi `siluman` karena saat pelaksanaan tes penerimaan CPNS yang lalu, nama-nama mereka tidak lulus dalam pengumuman online, tapi kok mereka bisa ikut orientasi sekarang," kata salah seorang aktivis pemuda Buton Utara, La Ode Rahmat di Buranga.
Rahmat bersama sejumlah pemuda lainnya di daerah itu mengadukan masalah keberadaan CPNS siluman itu kepada Wakil Bupati Buton Utara, Harmin Hari.
Mereka mempertanyakan keberadaan 15 CPNS "siluman" yang mengikuti orientasi yang dilaksanakan mulai Senin (18/5) karena sesuai pemantauan mereka pada pelaksanaan tes penerimaan CPNS, baik melalui jalur umum maupun pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) tidak terdapat nama-nama mereka yang dinyatakan lulus.
"Kalau pun misalnya mereka lulus melalui jalur vertikal, maka tidak mungkin mereka yang 15 orang itu mengikuti orientasi di Pemkab Butur, apalagi mereka itu hanya tamatan sekolah menengah atas. Kalau dari instansi vertikal, pasti orientasinya bukan di sini," ujarnya.
Menanggapi aduan masyarakat terkait 15 CPNS siluman tersebut, Wakil Bupati Buton Utara, Harmin Hari juga mengaku tidak mengetahui tentang hal tersebut.
Ia berjanji akan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah setempat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Butur untuk menjelaskan masalah itu.
"Sekda dan pihak BKD yang bertanggung jawab dalam perekrutan CPNS, oleh karena itu, keberadaan 15 anggota CPNS ini harus dijelaskan kepada publik secara transparan," ujarnya.
Sementara itu, Sekda Buton Utara, La Jiru yang dikonfirmasi masalah tersebut, ia juga mengaku tidak mengetahui tentang hal tersebut.
"Kalau hal itu (15 CPNS-red) saya tidak tahu persis, coba tanya kepada pihak BKD karena dia yang tahu persis," ujarnya.
Secara terpisah Kepala BKD Butur La ode Mustari saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan, ke-15 orang CPNS itu merupakan tambahan kuota CPNS yang berasal dari pemerintah pusat.
"Tambahan CPNS ini di luar pengetahuan pihak BKD karena mereka berasal dari pusat melalui jalur vertikal dan mereka dikirim ke sini untuk mengisi kekosongan pegawai," ujarnya.
Menurut dia, gaji mereka nantinya bukan dari pemerintah daerah yang menanggungnya, akan tetapi langsung bersumber dari pemerintah pusat.
"Ke-15 CPNS itu berasal dari daerah lain yang memang dikirim ke Buton Utara untuk mengisi kekosongan, makanya mereka diikutkan orientasi di sini," ujarnya.