#UU ADMINISTRASI BARU

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 98 persen. ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan perlunya kebijakan nasional yang lebih menyeluruh dalam merapikan administrasi pertanahan di ...

Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi menegaskan larangan untuk aktivitas perambahan atau pembalakan liar hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dapat masuk ...

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menilai pengangkatan dan pemberhentian terhadap pimpinan KPK hanya bisa dilakukan oleh presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang. ...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan transaksi pembayaran virtual melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan e-Money seperti e-toll tidak dikenakan ...

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut bahwa sejak pertama kali diundangkan hingga bulan Oktober 2024, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ...

Pengamat Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho menyarankan agar pembagian peran dan kewenangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta nantinya ditegaskan dalam ...

Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rahma Julianti mengatakan bahwa UU Cipta Kerja semakin memudahkan pelaku usaha ...

Adanya wacana masuknya Kabupaten Kolaka dalam daftar daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan bergabung dalam usul pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Tana Luwu di ...

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menyetujui terbentuknya Kecamatan Konaweha hasil pemekaran Kecamatan Samaturu di aula kantor dewan itu,Jumat yang dipimpin ketua DPRD ...