#PUBLIK

Kumpulan berita publik, ditemukan 5652 berita.

Meta patuhi Komdigi naikkan batas usia pengguna jadi 16 tahun

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut iktikad baik perusahaan teknologi Meta selaku pemilik Facebook, Threads, dan Instagram untuk membatasi akses anak ke platform media ...

Pemprov Sultra terapkan sistem daftar tunggu untuk isi jabatan eselon

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra)mulai menerapkan sistem daftar tunggu (waiting list) dalam mekanisme pengisian jabatan eselon III dan IV di lingkup birokrasi setempat guna ...

Imigrasi Sultra perkuat desa binaan di Wakatobi cegah praktik TPPO

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sulawesi Tenggara (Sultra)memperkuat keberadaan desa binaan imigrasi di Kabupaten Wakatobi, Sultra, sebagai langkah strategis untuk ...

Bupati Kolaka Utara pastikan pelayanan publik tetap berjalan meski WFH Jumat

Bupati Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Rahman Umar memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski pemberlakuan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap ...

BBM subsidi tetap jalan, pemerintah fokus jaga daya beli dan ekspor

Berita tentang harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus berjalan hingga penyelesaian persoalan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh, mewarnai ...

Pemkab Kolaka berlakukan WFH bagi ASN setiap Jumat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sutlra), mulai memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau workfromhome (WFH) bagi aaparat sipil negara (ASN) di lingkup ...

Menteri Imipas Lantik Dirjen Imigrasi serta Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)Agus Andriantomelantik dan memimpin pengambilan sumpah dua Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ...

Gubernur Sultra tegaskan belum ada kebijakan merumahkan PPPK

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menegaskan hingga saat ini belum mengambil keputusan terkait isu perumahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah ...

Mendagri atur WFH ASN daerah, layanan publik tetap wajib WFO

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah (pemda) melalui kombinasi ...

Kemendagri pastikan kebijakan WFH ASN tidak ganggu layanan publik

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengganggu pelayanan publik. “Yang ...