Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami lewat Apel Siaga dan Simulasi Gempa Bumi Tingkat Provinsi Sultra, sebagai rangkaian kegiatan penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan kegiatan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan merupakan wujud nyata komitmen daerah untuk proaktif melaksanakan fase pra-bencana, yakni kesiapsiagaan.
"Kegiatan ini membuktikan Pemprov) Sultra tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif melaksanakan fase prabencana, yakni kesiapsiagaan sebagai investasi untuk keselamatan bersama," kata Andi Sumangerukka.
Dia mengingatkan Sultra merupakan wilayah kepulauan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Bahkan dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Sultra 2022-2026 secara spesifik menggarisbawahi kerentanan wilayah terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami.
"Wilayah Sultra terletak di persimpangan lempeng yang aktif, yang berarti sewaktu-waktu potensi bencana gempa dapat terjadi tanpa peringatan dini," ujarnya.
Andi Sumangerukka menekankan jika bencana hidrometeorologi memberi waktu, maka gempa bumi menuntut kesiapan untuk bertindak secara naluriah dalam hitungan detik.
Ia juga menyatakan semangat Apel Siaga ini sejalan dengan visi RPJMD Sultra 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius".
Simulasi gempa bumi yang dilaksanakan memiliki urgensi tinggi sebagai sarana untuk menguji, memverifikasi, dan memperbaiki Rencana Kontinjensi (Renkon) yang telah disusun.
"Simulasi ini digunakan untuk menguji Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan lintas sektor, serta rantai komando dan sistem komunikasi darurat dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota," jelas Andi Sumangerukka.
Dia menjelaskan perlunya seluruh peserta latihan mengikutinya dengan disiplin dan kesungguhan, serta mengidentifikasi setiap kelemahan dalam prosedur yang ada. Fokus juga harus diberikan pada pemulihan awal pasca-gempa, guna memastikan layanan publik seperti kesehatan dan ketahanan pangan dapat segera pulih.
Dalam kesempatan itu Andi Sumangerukka juga menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sultra agar mengalokasikan anggaran dalam APBD masing-masing untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang urusan bencana di wilayahnya.
"Kita tidak dapat memilih untuk tinggal di wilayah bebas bencana, tetapi kita dapat memilih untuk menjadi masyarakat Sultra yang selalu siap, siaga, dan tangguh," ucapnya.
