Kendari (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua menegaskan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus mendapatkan perlindungan sejak dari kampung halaman.
Hugua saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa untuk melindungi PMI, pemerintah desa dan kabupaten wajib memastikan seluruh warganya aman sebelum bekerja di luar negeri.
“Perlindungan itu bukan dimulai di negara tujuan, tetapi sejak dari RT/RW, desa, kecamatan, hingga kabupaten. Karena kalau sudah di luar negeri, perlindungan akan jauh lebih sulit,” kata Hugua saat menghadiri Rapat Sinergitas Pencegahan PMI Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Hugua mengemukakan bahwa PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, sehingga negara wajib memberi perlindungan maksimal.
Selain itu, ke depan Sultra juga akan mengirimkan tenaga kerja migran yang memiliki keterampilan tinggi, termasuk lulusan perguruan tinggi.
“Kalau anak-anak kita yang punya skill hebat, berperilaku baik, dan menunjukkan karakter Indonesia ditempatkan di luar negeri, mereka bukan hanya mencari devisa, tetapi juga bisa menjadi duta diplomasi internasional,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum KP2MI Mangiring Hasoloan Sinaga menjelaskan jika pihaknya terus menggaungkan sosialisasi dan pelatihan kepada warga terkait tata cara bermigrasi dengan aman.
Menurut dia, peluang penempatan PMI kini tidak hanya di negara tradisional seperti Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan, tetapi juga terbuka di Eropa, Amerika, hingga Asia Pasifik. Sultra disebut memiliki potensi besar khususnya dalam penyediaan tenaga pelaut.
“Khusus Jepang, kita sedang kembangkan skema specific skill worker. Syaratnya harus punya kemampuan bahasa Jepang minimal N4. Jadi anak-anak muda Sultra yang ingin ke Jepang, harus belajar bahasa dan mengantongi sertifikasi,” ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wagub Sultra: PMI harus dapat perlindungan sejak dari kampung halaman
