Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal, sekaligus mengingatkan para menteri untuk menjaga defisit APBN, saat rapat terbatas di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
"Pada rapat intensif tersebut, Kepala Negara menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu dini hari.
Rapat terbatas mengenai APBN itu digelar pada Selasa (22/7) malam setelah rapat terkait optimalisasi kawasan ekonomi khusus (KEK) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan arahan lengkap dan strategis, khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga.
Presiden Prabowo, kata Teddy, juga mengingatkan jajaran menterinya bahwa APBN harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak hanya membahas persoalan fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menerapkan langkah-langkah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus," katanya.
Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan, yang salah satunya agar APBN digunakan untuk membiayai program-program penting, termasuk di antaranya program-program prioritas pemerintah.
"Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting," kata Sri saat jumpa pers selepas rapat itu.
Kemudian terkait deregulasi, Sri Mulyani menyebut Presiden Prabowo menginginkan deregulasi agar perekonomian tidak selalu bergantung kepada APBN.
“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi, dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” ujar Sri.
Terakhir mengenai penyusunan RAPBN 2026, Sri menjelaskan anggaran yang disusun mengakomodir program-program prioritas presiden, di antaranya makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat (SR), Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih dan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan.
“Dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan terutama (yang dikerjakan oleh) Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital dan juga dari Kemendiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi),” kata Sri.
Pada rapat itu, selain Menkeu Sri Mulyani dan dua wakilnya, Suahasil dan Thomas, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
