Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menyetujui efisiensi anggaran dari tiga mitra kerja yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), dan Dewan Pers, sebagaimana tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Pagu hasil rekonstruksi Kementerian Komunikasi dan Digital tersebut di atas juga mencakup pagu anggaran tiga mitra yaitu KPI, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dalam Rapat Kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah Sadewa memaparkan bahwa bahwa pagu awal KPI semula Rp56.836.989.000, lalu melakukan efisiensi sebesar Rp22.637.770.000, sehingga pagu akhir KPI tahun 2025 menjadi Rp34.737.219.000.
Selanjutnya, Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Donny Yoesgiantoro mengemukakan bahwa pagu awal KI Pusat tahun 2025 semula Rp42.295.983.000, lalu melakukan efisiensi sebesar Rp17.049.114.000, sehingga pagu akhir KI Pusat tahun 2025 menjadi Rp25.246.869.000.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan bahwa pagu awal Dewan Pers tahun 2025 sebesar Rp40,7 miliar, kemudian terkena efisiensi melalui blokir anggaran sebesar Rp16,4 miliar, sehingga pagu akhir Dewan Pers tahun 2025 menjadi Rp24,25 miliar.
Di awal, Dave menyatakan bahwa Komisi I DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.838.734.158.000 atau 49,57 persen dari total pagu anggaran TA 2025 sebesar Rp7.728.907.539.000.
"Sehingga pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp3.890.173.440.000," ujar dia.
