Karachi (ANTARA) - Menteri Luar Negeri dari Pakistan dan Iran membahas situasi di Timur Tengah dengan fokus pada Jalur Gaza, serta menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan dan tidak adil.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan di Islamabad pada Minggu.
Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, melakukan percakapan telepon dengan Menlu Iran, Seyyed Abbas Araghchi, untuk membahas penderitaan warga Palestina di Gaza.
Mengomentari rencana Trump, Dar, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri, menekankan bahwa tanah Palestina adalah milik rakyat Palestina dan satu-satunya pilihan yang adil serta layak adalah solusi dua negara, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
"Pakistan akan terus mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat, independen, dan negara Palestina yang berkesinambungan berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem) sebagai ibu kotanya," katanya.
Dar juga menyampaikan dukungan Pakistan untuk digelarnya pertemuan luar biasa para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) guna membahas isu tersebut.
Gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari di Gaza, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta menghancurkan wilayah tersebut.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di Jalur Gaza.
