Kemenkeu apresiasi Pemkab Konawe Sultra meraih opini WTP tujuh kali berturut

Kendari (ANTARA) - Kementerian Keuangan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dengan memberikan penghargaan piagam WTP karena meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam tujuh kali berturut-turut.

Penghargaan diserahkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo kepada Bupati Konawe Kery S Konggoasa pada acara Deklarasi Damai dan Penandatangan Pakta Integritas Calon Kepala Desa pada Pemilihan Serentak tahun 2022, berlangsung di Unaaha, Senin.

"Atas nama Bupati Konawe dan masyarakat Konawe secara keseluruhan, kami mengucapkan terimakasih atas WTP ketujuh kali ini, apa yang kita capai ini adalah kerja-kerja kita semua, OPD, DPRD, Forkopimda, seluruh Kepala Desa dan Camat, dan seluruh masyarakat Konawe," kata Bupati.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sultra Eko Wahyu Budi Utomo menyampaikan bahwa Predikat WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

“Kriteria tersebut yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal, dan pada tahun ini capaian WTP Pemkab Konawe naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya," katanya.

Eko juga mengatakan pada tahun 2021, jumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WTP berjumlah 83 dari total 87 kementerian dan lembaga atau 95,4 persen dan sejumlah 500 dari 542 Pemda mendapatkan opini WTP atau 92,25 persen.

Ia mengimbau pemerintah pusat maupun daerah tidak cepat berpuas diri dengan capaian WTP yang diperoleh karena tantangan yang dihadapi di masa mendatang akan semakin rumit.

Menurutnya setelah dilanda pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda yang berimplikasi pada keuangan yang semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi serta bunga capital flow yang dapat mempengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD.

"Dimana APBN dan APBD harus terus berfungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock obsorber yang berkeadilan," kata Eko Wahyu.

Pada acara penyerahan penghargaan WTP tersebut, turut disaksikan sejumlah unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Sekda Konawe, kepala OPD, camat, serta calon kepala desa se-Kabupaten Konawe.