Kendari (ANTARA) - Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 2.113 personel penugasan bantu kendali operasi (BKO) pengamanan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020.
Wakapolda Sultra Brigjen Pol Drs Waris Agono memimpin apel pergeseran personil BKO di lapangan hitam Mapolda Sultra, Kamis (3/12).
Apel pergeseran personel sebagai wujud kesiapan kepolisian mengamankan tahapan pemungutan suara serta mengecek kelengkapan sarana prasarana sebelum diterjunkan ke lapangan.
Adapun rencana personel BKO tercatat sebanyak 2.113 personel, terdiri dari 920
personel pengamanan TPS, 196 personel Dalmas, 27 personel Polair Polda Sultra, 918 personel Brimob Sultra dan Brimob Nusantara, 38 perwira menegah pengawas (Pamenwas) dan 14 tim Asistensi dan Pamatwil PJU dengan tambahan perkuatan dari Linmas dan TNI.
Waris Agono mengatakan, kampanye sedang berlangsung di tujuh daerah yakni Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Kabupaten Konawe Utara, (Konut), Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara (Butur) dan Kabupaten Wakatobi.
"Saat ini dalam tahapan kampanye, menjelang masa tenang pada 6 hingga 8 Desember dan tahap pemungutan suara 9 Desember situasi Kamtibmas masih dalam keadaan aman dan kondusif," kata Wakapolda Sultra.
Hal tersebut merupakan representasi dari kerja keras dan kesiapan atas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan seluruh masyarakat Sultra untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam rangka pengamanan pilkada serentak 2020.
Meskipun demikian, Wakapolda menyebutkan setidaknya ada 3 (tiga) daerah yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan tahapan pilkada kali ini, yakni Kabupaten Muna, Buton Utara dan Kolaka Timur.
"Ini berdasarkan catatan sederet kejadian selama berlangsungnya tahapan pilkada hingga kampanye," ujarnya.
Walaupun kejadian-kejadian itu pada akhirnya juga bisa direduksi namun diharapan penambahan personil mewujudkan situasi semakin kondusif.
Wakapolda berharap, personel BKO dapat menjadi percontohan atau pun konselin bagi satuan setempat, sehingga diharapkan kedisiplinan, profesionalitas, netralitas, dan penerapan protokol kesehatan untuk menghindari munculnya klaster baru COVID-19.
"Penekanan kami pertama mereka harus membantu satuan wilayah, harus menjadi contoh, terus kemudian tetap mengedepankan profesionalitas, kemudian tindakan yang diambil juga harus seimbang, sehingga melengkapi dan memperkuat satuan wilayah yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pilkada serentak," tambahnya.
