Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendapat catatan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni dengan memperoleh penghargaan SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah tahun 2019 dengan predikat B dari Menpan RB.
Kepala Inspektur Kota Kendari, Syarifuddin, mengatakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 yang diperoleh Pemerintah Kota Kendari adalah "B" atau tetap sama seperti tahun 2018 yg lalu, hanya ada peningkatan nilai dari 60,24 menjadi 61,85.
"Hasil capaian ini merupakan buah dari sinergitas kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi serta harmonisasi di antara seluruh OPD dan jajarannya sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan di lingkup Pemerintah Kota Kendari, di bawah kepemimpinan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, dan arahan dari Sekretaris Daerah Kota Kendari Ibu Hj. Nahwa Umar, SE, MM. Termasuk pula pembinaan dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara," katanya.
Dikatakan, hasil evaluasi SAKIP ini tidak melulu soal administrasi semata tetapi yang terpenting adalah implementasinya, tidak hanya prosesnya tetapi yang utama adalah hasilnya.
"Oleh karena itu, dengan hasil capaian ini diharapkan Akuntabilitas Kinerja yang meliputi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja akan terus ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar bisa mencapai BB atau bahkan mencapai A," katanya.
Penghargaan tersebut diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Tjahjo Kumolo, kepada kepana Inspektorat Kendari, pada acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 utk Wilayah III dilaksanakan di Hotel Tentrem Jogjakarta, Senin (24/2).
Kegiatan itu dihadiri juga para Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala Biro/Kepala Bagian Organisasi, pada Pemerintah Provinsi/Kab/Kota wilayah III meliputi Pemda DIY, Jateng, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat dan Papua.
Tampak hadir pula Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah, serta puluhan Bupati/Wabup/Walikota/Wawali; serta Kepala BPKP Pusat, Korwil VIII KPK RI Bang Coki, 12 Kepala Perwakilan BPKP di wilayah III, para Deputi Kemenpan RB, dan tamu undangan lainnya.