Bupati Konawe Selatan sidak kantor kelurahan

Rabu, 25 April 2018 13:26 WIB

Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga (podium). (foto Antara/)

Yang tidak hadir agar didata, jika berulang absen akan kita tahan gajinya agar ada efek jera buat yang bersangkutan . . .

Andoolo (Antaranews Sultra) - Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Surunuddin Dangga bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sjarif Sajang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kantor Kelurahan Ranomeeto, Rabu.

Kehadiran Bupati tepat pukul 09.00 WITA secara tiba-tiba membuat para pegawai kantor yang sedang berkumpul tersebut sontak kaget dan langsung berdiri menyambut kedatangan beliau dengan mengucapkan salam sembari mengajak bersalaman.

Tidak menunggu waktu lama, Surunuddin langsung memerintahkan Sekda untuk memeriksa dan mengabsensi satu persatu para pegawai kelurahan tersebut dan didapati sembilan pegawai tidak masuk kerja termasuk bendahara keuangan dan satu izin dari total 26 Pegawai yang ada, sekaligus menggelar rapat yang diikuti Camat Ranomeeto Syahrir Anjaya dan Lurah Ranomeeto Adrianto beserta staf kelurahan.

"Yang tidak hadir agar didata, jika berulang absen akan kita tahan gajinya agar ada efek jera buat yang bersangkutan dan yang lain karena dampaknya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Tujuan lain, katanya, selalu menjaga kebersihan baik dalam maupun di halaman kantor karena Ranomeeto merupakan citra yang mewakili Konawe Selatam secara keseluruhan.

Baca juga: Bupati Kolaka sidak kehadiran ASN

"Akan kita evaluasi jumlah pegawai yang ada dan akan kita proporsikan kembali, karena sudah cukup saya berikan dispensasi untuk menugaskan mereka karena alasan kemanusiaan saat mereka mengajukan pindah ke sini, tapi karena tidak produktif sehingga kita kembalikan semula," katanya.

Surunuddin juga memerintahkan lurah agar segera mendata warga tidak mampu dan seluruh keluarganya termasuk sekolah di mana anak-anaknya.

"Nanti kita anggarkan dan berikan mereka bantuan khusus dan bantuan rumah yang layak huni, begitupun bagi warga tidak mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan, dan yang terpenting juga mendata bangunan yang belum memiliki IMB dan wajib memilikinya," katanya.

(T.KR-SPR/C/H015/H015) 25-04-2018 13:08:15