Ternate (Antara News) - Aman dan damai, seperti itulah secara umum suasana pleno pelaksanaan tahapan pilkada di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, yang sudah berlangsung, termasuk di tahapan awal kampanye.
Ada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti pilkada serentak itu, yakni Benny Laos-Asrun Padoma, yang diusung koalisi Golkar, PDIP, Demokrat, Nasdem, PKB dan Gerindra, M Ali Sangaji-Yulce Makasarat yang didukung PAN, PKS dan PPP serta Ramli Yaman-Adjab Djaguna yang maju melalui jalur independen.
Masyarakat di kabupaten perbatasan itu, seperti yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat setempat, Muhammad Sukri berharap suasana aman dan tertib tersebut tetap mewarnai tahapan pilkada selanjutnya, terutama saat penetapan pemenang.
Mereka tidak menginginkan aksi anarkis massa seperti saat pleno penetapan pemenang Pilkada Morotai tahun 2011 di KPU kembali terjadi pada pilkada kali ini karena aksi anarkis seperti itu sangat merugikan masyarakat.
Masyarakat Morotai tidak mengendaki pula kasus Bupati Pulau Morotai hasil Pilkada 2011 Rusli Sibua yang masuk penjara karena terbukti menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar saat sengketa Pilkada Pulau Morotai disidangkan di MK kembali menimpa Bupati Pulau Morotai hasil pilkada 2017 nanti.
Penjabat Bupati Pulau Morotai Samsudin A Kadir juga menekankan pentingnya pilkada di daerah itu berlangsung aman dan damai mengingat Morotai memiliki arti sangat strategis, baik untuk kepentingan daerah maupun kepentingan nasional.
Pulau Morota telah ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsentrasi di sektor kelautan dan perikanan, yang nantinya diharapkan menjadi salah satu kawasan industri perikanan terbesar di kawasan Asia.
Puluhan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, di antaranya dari konsorsium investor Taiwan menyatakan kesiapannya untuk menanamkan investasi di bidang kelautan dan perikanan di Morotai dengan nilai investasi lebih dari Rp30 triliun.
Selain itu, kata Samsudin A Kadir, Pulau Morotai telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu dari 10 daerah pariwisata utama di Indonesia yang nantinya ditargetkan menjadi pintu masuk sekitar 4,5 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya.
Lebih dari Rp20 triliun investasi yang akan ditanamkan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri untuk pengembangan pariwisata di kabupaten bekas pangkalan Sekutu pada Perang Dunia II itu, seperti untuk pembangunan hotel bertaraf internasional.
Kalau pelaksanaan pilkada di Pulau Morotai diwarnai konflik, apalagi konflik itu berkepanjangan maka dapat dipastikan para investor yang akan masuk akan mengurungkan niatnya dan itu jelas menjadi kerugian, tidak hanya bagi Morotai tapi juga bagi Malut dan Indonesia.
Komitmen Penyelenggara
Pengamat dari Universitas Khairun Ternate Ridha Adjam menekankan beberapa hal untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai di Morotai, di antaranya komitmen dari KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara pilkada untuk konsisten menerapkan semua aturan dalam pelaksanan seluruh tahapan pilkada.
KPU dan Panwaslu harus mampu membebaskan diri dari intervensi dan kesepakatan jahat dengan pihak tertentu yang berpotensi menodai kenetralan serta menjadikan kedua lembaga itu sebagai tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu.
Selain itu, ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati termasuk tim pendukungnya harus menampilkan perilaku politik yang santun, menonjolkan program dalam kampanye, bukan kampanye hitam serta tidak mencari dukungan dengan pendekatan politik uang.
Menurut Ridha Adjam, hal lain yang harus dilakukan para calon bupati dan wakil bupati adalah jiwa besar untuk menerima kekalahan dalam pilkada, karena pengalaman selama ini salah satu penyebab terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah di Malut adalah ketidaksiapan pasangan bupati dan wakil bupati dalam menerima kekalahan.
Aparatur sipil negara (ASN) harus netral, tidak memanfaatkan kekuasaan atau fasilitas negara untuk mendukung pasangan bupati dan wakil bupati tertentu serta masyarakat setempat bebas dari tekanan dalam menyalurkan suara dalam pilihan dan mereka tidak dipengaruhi dengan uang ketika akan menyalurkan pilihan.
Pertanyaan apakah semua itu bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan pilkada di Morotai, khususnya oleh penyelenggara pilkada dan pasangan calon bupati dan wakil bupati, termasuk tim sukses dan pendukungnya?
KPU dan Panwaslu Morotai menegaskan bahwa mereka sangat berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada di daerah itu, tidak saja dari segi pelaksanaan yang aman dan damai, tetapi juga dalam menghasilkan pemimpin daerah yang diinginkan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, KPU dan Panwaslu Morotai akan selalu berpijak pada aturan dalam setiap menyikapi dan memutuskan segala hal terkait pelaksanaan pilkada serta tidak akan memberi peluan gsedikit pun kepada pihak mana pun yang ingin memengaruhi kedua lembaga itu untuk kepentingan tertentu.
Begitu pula ketiga pasangan bupati dan wakil bupati menyatakan komitmennya untuk menjadi peserta pilkada yang baik dan taat aturan, siap kalah dan menang dan jika ada masalah yang dinilai tidak sesuai aturan akan menempuhnya melalui prosedur hukum, tidak akan menyikapinya dengan kegiatan yang dapat merusak keamanan dan kenayamanan masyarakat.
Pemkab Pulau Morotai pun seperti yang disampikan Penjabat Bupati Samsudin A Kadir menandaskan bahwa seluruh jajaran ASN di daerah itu diinstruksikan untuk netral dan kalau kemudian ternyata ada yang melanggar instruksi itu pasti akan dikenai sanksi dengan ketentuan yang berlaku.
Jika semuanya memiliki komitmen seperti itu maka yang terakhir diharapkan ketegasan dari Polda Malut untuk memenuhi janjinya seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Malut Hendry Badar bahwa akan menindak tegas kepada siapapun yang mencoba menganggu pelaksanaan pilkada serta yang menimbulkan konflik di daerah itu.
