Kendari (Antara News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusulkan dana pemilihan gubernur (pilgub) serentak 2018 sebesar Rp464.563 milar lebih.
Ketua KPU Sultra Hidayatulah menyampaikan usulan dana pilgub Sultra tersebut pada acara Konsultasi Publik Rancangan Anggaran Pilgub Sultra 2018 di Kantor KPU Sultra di Kendari, Selasa.
"Nilai anggaran yang kami usulkan ini meningkat 500, 67 persen bila dibandingkan dengan anggaran pilgub tahun 2012," kata Hidayatulah.
Menurut dia, meningkatnya nilai anggaran pilgub Sultra tahun 2018 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah wilayah administrasi kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
Pada pilgub 2012, kata dia, wilayah administrasi kabupaten/kota di Sultra hanya sebanyak 10 kabupaten dan dua kota, serta 204 kecamatan dan 2.107 desa/kelurahan.
Pada pilgub 2018 nanti, kata dia, jumlah kabupaten/kota menjadi 15 kabupaten dan dua kota, 208 kecamatan dan 2.171 desa/kelurahan.
"Bertambahnya jumlah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan tersebut berimplikasi pada bertambahnya jumlah KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS tingkat desa/kelurahan," katanya.
Implikasinya yang lebih jauh kata dia, menimbulkan konsekwensi pembiayaan cukup besar karena harus membayar honor anggota KPU, PPK dan PPS di tingkat desa/kelurahan.
"Faktor lain yang juga memicu pembiayaan lebih tinggi, adalah pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur/wakil gubernur," katanya.
Pada pilgub 2012 kata dia, bahan kampanye dan alat peraga kampanye ditanggun oleh masing-masing pasangan calon, sedangkan di pilgub 2018 pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KPU.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sultra, Muhammad Nasir Ando Baso mengatakan ada tiga hal penting yang menjadi rujukan dalam menetapkan anggaran pilgub dalam ABPD.
Ketiga hal tersebut yakni memperhatikan normatif, transparansi dan target penyelenggaraan pemerintahan.
"Kalau ketiga hal tersebut sudah terpenuhi, maka usulan anggaran untuk pilgub tidak ada masalah. Usulan anggaran pembiayaan pilgub bisa disetujui bersama pihak DPRD setelah melalui proses pembahasan," katanya.