Kendari (Antara News) - Sebesar 48 persen atau kurang lebih Rp400 miliar dari Rp840 miliar lebih APBD Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, tahun 2016 dialokasikan untuk belanja langsung atau biaya operasional pemerintahan termasuk membayar gaji pegawai.
"Gaji pegawai menyedot dana APBD paling besar dari biaya operasional dan belanja barang," kata Ketua DPRD Wakatobi Muhammad Ali di Kendari, Kamis.
Sementara sekitar Rp440 miliar lebih dari sisa APBD tersebut dialokasi untuk belanja tidak langsung atau membiayai sejumlah pembangunan instrastruktur dasar seperti pengadaan fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Menurut dia, sebesar Rp40 miliar dari belanja tidak langsung tersebut dianggarkan untuk alokasi dana desa (ADD).
Selain itu, belanja tidak langsung juga dialokasikan untuk membiayai sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pembangunan jalan, kepariwisataan dan kebudayaan, dan sebagainya.
"Pembangunan infrastruktur mendapatkan porsi anggaran lebih rendah dengan sektor lainnya seperti kepariwisataan dan kebudayaan, karena di Wakatobi kita tidak menitikberatkan pembangunan pada fisik seperti gedung, jalan dan jembatan melainkan membangun peradaban masyarakat," katanya.
Ia mengatakan pembangunan peradaban masyarakat yang dimaksud adalah membina dan mengarahkan masyarakat agar selalu membudayakan perilaku menjaga keseimbangan alam karena mengganggu alam akan membawa malapetakan bagi manusia itu sendiri.
"Masyarakat Wakatobi saat ini sudah mulai menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan ekosistem yang ada di dalamnya," katanya.