Kendari (Antara News) - Penjabat Bupati Kolaka Timur Anwar Sanusi mengajak pegawai negeri sipil (PNS) didaerah itu untuk menjaga netralitas pada pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015.
"Untuk menjaga netralitas PNS, kami terus melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada seluruh PNS yang ada di sini untuk tidak terlibat aktif dalam proses pilkada," ujarnya di Kendari, Kamis.
Ia menambahkan, hal tersebut bukan untuk melarang PNS dalam memilih calon bupati yang akan memimpin daerah ini, tetapi lebih mengarah pada pemberitahuan untuk tidak terlibat langsung pada kampanye maupun proses lainnya.
"Kita tidak bisa melarang PNS untuk memilih calon bupatinya, karena memilih calon pemimpin merupakan hak dari setiap warga negara termasuk PNS," ujarnya.
Menurut dia, pihaknya terus melakukan konsolidasi mulai dari lurah, camat, maupun kepala satuan keraja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten itu.
Strategi itu digunakan untuk menjaga netralitas PNS dalam menyambut pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015.
"Tentunya kita akan memberikan sanksi bagi PNS yang terbukti aktif dalam pilkada, baik itu sanksi berat, sedang maupun ringan, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.