Kendari (Antara News) - Pemerintah Kota Kendari tahun 2015 menganggarkan Rp2 miliar untuk program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) untuk masyarakat miskin di daerah itu.
"Dana tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp1 miliar. Ini menunjukan besarnya kepedulian pemerintah terhadap warga miskin agar mereka mendapatkan kartu jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kendari Maryam Rufiah di Kendari, Sabtu.
Menurut dia, Jamkesda memiliki kesamaan fungsi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membedakan hanya sumber anggaran, kalau Jamkesda dari APBD murni, sedangkan JKN sumbernya APBN.
Saat ini, kata Maryam, dilakukan verifikasi data warga yang berhak menerima fasilitas bantuan layanan kesehatan itu agar tidak ada warga yang ganda memiliki kartu layanan. "Tahun sebelumnya warga penerima bantuan jaminan layanan berobat cuma-cuma ini sebanyak 5.700 orang," katanya.
Disebutkan, saat ini masih terdapat 8.699 warga miskin Kendari yang belum memiliki jaminan kesehatan baik yang dibiayai pusat maupun yang dibiayai daerah. "Jumlah itu akan berkurang setelah dilakukan verifikasi data warga miskin penerima bantuan itu sesuai dengan penambahan anggaran bantuan tahun 2015," katanya.