Kendari (Antara News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempercepat proses integrasi kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Saat ini baru enam daerah yang sudah integrasikan Jamksesda ke JKN, sementara 11 daerah sedang dalam proses," kata Kepala Dinas Kesehatan Sultra dr Asrum Tombili di Kendari, Jumat.
Ia yakin proses itu bisa selesai dalam sisa tenggat waktu sebulan sehingga 2016 mendatang semua kartu Jamkesda di semua kabupaten kota sudah terintegrasi ke JKN.
"Saat ini sedang dilakukan verifikasi ulang oleh pemerintah masing-masing terhadap penerima Jamkesda apakah masih layak untuk dimasukkan dalam program JKN yang dibiayai oleh pemerintah," ujarnya.
Untuk membiayai program Jaminan Kesehatan Daerah tersebut dilakukan pembagian antara kabupaten/kota dengan pemprov yakni 60 persen ditanggung kabupaten/kota dan 40 persen ditanggung pemprov.
"Total anggaran yang disiapkan sebanyak Rp44 miliar, yang menjadi tanggungan pemprov hanya Rp17 miliar dan sisanya dibagi oleh 17 kabupaten kota," katanya.
Menurut dia, kalau semua Jamkesda sudah diintegrasikan ke JKN, maka semua pesertanya sudah bisa mendapatkan pelayanan disemua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.