Jakarta (Antara News) - Pemerintah diminta untuk mengembangkan potensi aspal di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, dengan pembentukan kawasan khusus ekonomi di wilayah tersebut.
Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam usai diterima Presiden di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, mengatakan potensi aspal di wilayah tersebut masih sangat besar.
"Kami baru saja selesai menghadap Presiden untuk mengemukakan dan mengusulkan percepatan pembangunan ekonomi nasional khususnya ekonomi daerah dengan optimalkan pemanfaatan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara dengan tiga komoditas nikel, emas dan aspal," katanya.
Ia menambahkan, "Hari ini kami melaporkan dan usulkan ke Presiden menyangkut potensi aspal Buton di dunia ini hanya dua wilayah aspal di buton dan Trinidad dengan cadangan 3,8 miliar ton dengan nilai ekonomi Rp2.031 triliun."
Nur Alam mengatakan Presiden memberikan respon positif atas laporan tersebut.
Pembentukan kawasan khusus ekonomi di Buton untuk komoditas aspal alam tersebut, menurut Gubernur akan mendorong pengolahan aspal tersebut sehingga nilai ekonominya akan meningkat.
Selain peluang eskpor, aspal alam tersebut juga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Di Indonesia kebutuhan setiap tahun dua juta ton dilihat dari cadangan bahan baku 3,8 miliar ton di ekstrak menjadi aspal bisa suplai pembangunan jalan selama 360 tahun," katanya.
Penggunaan aspal alam dapat menekan pembelian aspal cair yang digunakan selama ini yang kebanyakan diimpor.
"Kalau bisa kembangkan maka ada pangsa ekspor bisa jadi pangsa pasar dengan potensi Rp134 triliun ini kita harus persiapkan proses dan kapasitas produksi yang cukup itu usulkan khususnya untuk pengembangan industri agar aspal alam kita di Buton benar jadi tuan rumah kebutuhan aspal dalam negeri," kata Nur Alam.
Pemerintah daerah, kata Nur Alam meminta agar ada kebijakan pembentukan kawasan khusus tersebut dan kemudian diikuti oleh perencanaan pola pengembangan kawasan itu termasuk infrastruktur dan pengelolaannya.
"Kawasan industri dibentuk melalui kebijakan dan pengelolaan sementara besaran investasi akan menjadi kajian bersama termasuk dari infrastruktur dan sarana lainnya. Dengan kawasan ini diharapkan hubungan dan pemerintah swasta dan masyarakat terintegrsasi dalam public private partnership akan tercermin disana," katanya.