BKD Sultra Optimis Dapat Kuota CPNS 2015

Jumat, 2 Januari 2015 12:49 WIB

Kendari (Antara News) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), optimis akan mendapatkan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2015, mengingat didaerah tersebut masih membutuhkan PNS sekitar 729 orang.

Kepala BKD Sultra, Hj Nur Endang Abbas, di Kendari, mengatakan, meski ada wacana dari Pemerintah pusat untuk melakukan moratorium PNS di tahun 2015, tetapi pihaknya tetap optimis bisa menyalenggarakan penerimaan CPNS.

"Hal tersebut, tentunya berdasarkan pada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh daerah, seperti telah melakukan analisis kebutuhan PNS hingga lima tahun kedepan dan belanja PNS dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maksimal 25 persen,"ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya telah melakukan persyaratan tersebut dengan menghitung jumlah PNS yang akan pensiun dalam kurun waktu lima tahun mendatang dan memastikan belanja PNS di daerah itu yang menggunakan APBD tidak melebihi 25 persen.

Menurutnya, Untuk Pemprov Sultra, sangat berpeluang untuk mendapatkan kuota CPNS tahun 2015 sebab telah memasukan hasil analisis jabatan selama 5 tahun, belanja pegawai lingkup Pemprov hanya sebesar 23 persen dari APBD.

"Saat ini kita mesih membutuhkan banyak PNS untuk memberikan belayanan yang optimal bagi masyarakat, dan semoga ditahun 2015 ini kita bisa menyelenggarakan penerimaan CPNS,"ujarnya.

Ia menambahkan angka kebutuhan PNS di Sultra pada tahun 2014 lalu sekitar 729 orang, dimana jumlah kebutuhan akan PNS tersebut diperoleh dari perhitungan angka PNS yang pensiun dan formasi jabatan. Yang angkanya harus berada pada zero grout.

Menurutnya, jumlah tersebut tidak asal ditentukan, tetapi melalui proses perhitungan yang angkanya harus berada pada zero grout.

Lanjut Kepala BKD Sultra itu, kemungkinan proses perekrutan CPNS pada tahun 2015 ini akan berbeda dengan sebelumnya.

Dimana, pada proses sebelumnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyerahkan kebutuhan formasi dirubah melalui rujukan analisis jabatan dan kebutuhan pegawai.