Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusulkan 81 ribu tambahan penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ke Kementerian Sosial pada 2023.
Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu dalam keterangan tertulis Dinas Kominfo Kendari diterima di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa usulan tersebut tepat karena dapat membantu masyarakat yang belum tersentuh oleh program itu.
"Ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat Kota Kendari yang belum terkaver Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), maka tahun ini bisa terbantu dengan yang akan dibiayai Kemensos RI," kata dia saat kunjungan kerja ke Kemensos RI.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemensos RI yang sudah memberikan "lampu hijau" terhadap usulan Pemkot Kendari tersebut.
Asmawa berharap, Kemensos bisa mengakomodasi seluruh usulan PBI-JKN pada 2023 sehingga warga yang selama ini belum masuk dalam program JKN-KIS di Kendari bisa merasakan dan menikmati fasilitas itu.
"Mudah-mudahan diakomodir sehingga bisa mewujudkan UHC (Universal Health Coverage) di Kota Kendari. Insyaallah pemerintah akan selalu hadir di tengah permasalahan sosial masyarakat," ujar dia.
Kepala Pusdatin Kemensos RI Agus Zainal Arifin meminta Pemkot Kendari memperhatikan data usulan PBI-JKN agar tepat sasaran.
Ia berharap, Pemkot Kendari memastikan calon penerima bantuan PBI-JKN bukan ASN, pendamping sosial, dan karyawan berpenghasilan di atas UMK (Upah Minimum Kota) Kendari.
Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu dalam keterangan tertulis Dinas Kominfo Kendari diterima di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa usulan tersebut tepat karena dapat membantu masyarakat yang belum tersentuh oleh program itu.
"Ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat Kota Kendari yang belum terkaver Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), maka tahun ini bisa terbantu dengan yang akan dibiayai Kemensos RI," kata dia saat kunjungan kerja ke Kemensos RI.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemensos RI yang sudah memberikan "lampu hijau" terhadap usulan Pemkot Kendari tersebut.
Asmawa berharap, Kemensos bisa mengakomodasi seluruh usulan PBI-JKN pada 2023 sehingga warga yang selama ini belum masuk dalam program JKN-KIS di Kendari bisa merasakan dan menikmati fasilitas itu.
"Mudah-mudahan diakomodir sehingga bisa mewujudkan UHC (Universal Health Coverage) di Kota Kendari. Insyaallah pemerintah akan selalu hadir di tengah permasalahan sosial masyarakat," ujar dia.
Kepala Pusdatin Kemensos RI Agus Zainal Arifin meminta Pemkot Kendari memperhatikan data usulan PBI-JKN agar tepat sasaran.
Ia berharap, Pemkot Kendari memastikan calon penerima bantuan PBI-JKN bukan ASN, pendamping sosial, dan karyawan berpenghasilan di atas UMK (Upah Minimum Kota) Kendari.