Baubau (ANTARA) - Pemerintah Kota Baubau dan pihak pengembang (Developer) melakukan rapat bersama guna membahas terkait pengaspalan jalan di kompleks perumahan Perumnas di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna sebagai wujud tindaklanjut dari keluhan masyarakat di perumahan itu.
"Kemarin ada tuntutan dari masyarakat perumnas untuk diaspal jalannya, mereka bilang sejak zaman Indonesia meredeka sampai hari ini mereka belum merasa bagian dari Pemkot Baubau. Nah ini ditindaklanjuti oleh Walikota Baubau untuk segera percepatan," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Baubau Amalia Abibu, usai rapat itu, di Baubau, Sultra, Kamis.
Rapat yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse, ujar Amalia juga pimpinan telah menyampaikan arahan bahwa percepatan pembangunan dengan memprioritaskan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga terkait hal itu telah dilakukan pengukuran oleh Pemkot Baubau bersama Perumnas selaku developer.
"Kemarin sudah diukur, walaupun ada bangunan didalam tapi lahan kemarin yang diukur semua keseluruhan itu seluas 16.500 meter persegi. Jadi, yang mau dikelirkan (dalam rapat) itu tadi hanya persoalan aset bangunannya apakah bangunan itu dibangun oleh pihak perumnas atau oleh Pemkab Buton yang sebelumnya, termasuk masjid apakah yang dibangun oleh swadaya masyarakat atau bukan. Tapi secara keseluruhan luas lahan itu akan diserahkan ke Pemkot Baubau," katanya.
Karena, kata dia, ada aturan Permendagri Nomor 9 tahun 2019 bahwa pemerintah tidak akan bisa masuk didalam kecuali pihak developer sudah menyerahkan PSU (Prasarana Utilitas Umum) ke Pemkot Baubau dari pihak Perumnas baik menyangkut jalan, drainase, TPA sampah, hidran kebakaran, termasuk fasilitas umum dan ruang publik lainnya.
"Data awal sudah ada sama mereka juga tinggal kita verifikasi. (Dan) ini sudah rapat kedua untuk menentukan PSU yang memenuhi syarat untuk diserahkan ke Pemkot Baubau," ujarnya.
Mengenai prioritas yang akan dikerjakan di kompleks itu, menurut Amalia, adalah jalan utamanya, sebab perencanaannya itu sudah ada ditahun ini dan untuk pengaspalannya akan dilaksanakan pada 2023 mendatang.
"Kalau panjang jalan itu nanti pihak PU, kalau jalan lingkungannya itu nanti Perkim tapi belum. (Tapi) yang dilaksanakan tahun depan itu jalan utama dulu, tapi itu nanti sudah clear dan clean penyerahan asetnya baru bisa kita masuk," ujarnya.
Terkait panjang jalan yang akan dilakukan pengaspalan, mantan Sekretaris Disperindag Baubau ini tak menyebut secara pasti.
"Kalau hitungannya (km) kemarin itu belum jelas, karena itu kan banyak yang berubah ukuran-ukuran jalan panjanganya, karena sudah sebagian itu tadi hasil rapat sudah dicaplok oleh masyarakat, ada yang pagar sudah maju, ada yang sebagian bangunannya dibahu jalan," katanya pula.
"Kemarin ada tuntutan dari masyarakat perumnas untuk diaspal jalannya, mereka bilang sejak zaman Indonesia meredeka sampai hari ini mereka belum merasa bagian dari Pemkot Baubau. Nah ini ditindaklanjuti oleh Walikota Baubau untuk segera percepatan," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Baubau Amalia Abibu, usai rapat itu, di Baubau, Sultra, Kamis.
Rapat yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse, ujar Amalia juga pimpinan telah menyampaikan arahan bahwa percepatan pembangunan dengan memprioritaskan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga terkait hal itu telah dilakukan pengukuran oleh Pemkot Baubau bersama Perumnas selaku developer.
"Kemarin sudah diukur, walaupun ada bangunan didalam tapi lahan kemarin yang diukur semua keseluruhan itu seluas 16.500 meter persegi. Jadi, yang mau dikelirkan (dalam rapat) itu tadi hanya persoalan aset bangunannya apakah bangunan itu dibangun oleh pihak perumnas atau oleh Pemkab Buton yang sebelumnya, termasuk masjid apakah yang dibangun oleh swadaya masyarakat atau bukan. Tapi secara keseluruhan luas lahan itu akan diserahkan ke Pemkot Baubau," katanya.
Karena, kata dia, ada aturan Permendagri Nomor 9 tahun 2019 bahwa pemerintah tidak akan bisa masuk didalam kecuali pihak developer sudah menyerahkan PSU (Prasarana Utilitas Umum) ke Pemkot Baubau dari pihak Perumnas baik menyangkut jalan, drainase, TPA sampah, hidran kebakaran, termasuk fasilitas umum dan ruang publik lainnya.
"Data awal sudah ada sama mereka juga tinggal kita verifikasi. (Dan) ini sudah rapat kedua untuk menentukan PSU yang memenuhi syarat untuk diserahkan ke Pemkot Baubau," ujarnya.
Mengenai prioritas yang akan dikerjakan di kompleks itu, menurut Amalia, adalah jalan utamanya, sebab perencanaannya itu sudah ada ditahun ini dan untuk pengaspalannya akan dilaksanakan pada 2023 mendatang.
"Kalau panjang jalan itu nanti pihak PU, kalau jalan lingkungannya itu nanti Perkim tapi belum. (Tapi) yang dilaksanakan tahun depan itu jalan utama dulu, tapi itu nanti sudah clear dan clean penyerahan asetnya baru bisa kita masuk," ujarnya.
Terkait panjang jalan yang akan dilakukan pengaspalan, mantan Sekretaris Disperindag Baubau ini tak menyebut secara pasti.
"Kalau hitungannya (km) kemarin itu belum jelas, karena itu kan banyak yang berubah ukuran-ukuran jalan panjanganya, karena sudah sebagian itu tadi hasil rapat sudah dicaplok oleh masyarakat, ada yang pagar sudah maju, ada yang sebagian bangunannya dibahu jalan," katanya pula.