Kolaka (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mengagendakan rapat dengar pendapat bersama PT.Vale terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi massa Tamalaki, Senin (21/3)) kemarin.
Ketua Komisi III DPRD Kolaka,Ahdan yang dikonfirmasi menjelaskan rapat dengar pendapat yang akan dilakukan pihaknya untuk memperjelas langkah PT.Vale terkait beberapa tuntutan masyarakat.
" Kita agendakan RDP dengan PT.Vale pekan ini," katanya.
Politisi PPP itu juga mengharapkan dalam pertemuan nanti ada langkah-langkah yang bisa diambil oleh PT.Vale guna melakukan pembangunan pabrik pemurnian nikel (smelter).
Sebelumnya ratusan massa ormas Tamalaki menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD menuntut agar PT.Vale segera membangun pabrik pemurnian nikel di Kabupaten Kolaka.
Hal yang sama juga dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kolaka yang mempertanyakan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT.Vale kepada Pemerintah daerah yang dinilai kurang tepat sasaran.
Menurut Ketua HMI Kolaka,Munawir sejumlah item pengelolaan dana PPM itu tidak mempunyai konsep pemberdayaan karena dana itu hanya digunakan untuk pembangunan gedung pemuda,penimbunan,pembangunan trotoar serta lainnya.
" Kami anggap item yang diperuntukkan dalam pengelolaan dan PPM tidak mempunyai arti dalam konsep pemberdayaan masyarakat," jelas Munawir.
Ketua Komisi III DPRD Kolaka,Ahdan yang dikonfirmasi menjelaskan rapat dengar pendapat yang akan dilakukan pihaknya untuk memperjelas langkah PT.Vale terkait beberapa tuntutan masyarakat.
" Kita agendakan RDP dengan PT.Vale pekan ini," katanya.
Politisi PPP itu juga mengharapkan dalam pertemuan nanti ada langkah-langkah yang bisa diambil oleh PT.Vale guna melakukan pembangunan pabrik pemurnian nikel (smelter).
Sebelumnya ratusan massa ormas Tamalaki menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD menuntut agar PT.Vale segera membangun pabrik pemurnian nikel di Kabupaten Kolaka.
Hal yang sama juga dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kolaka yang mempertanyakan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT.Vale kepada Pemerintah daerah yang dinilai kurang tepat sasaran.
Menurut Ketua HMI Kolaka,Munawir sejumlah item pengelolaan dana PPM itu tidak mempunyai konsep pemberdayaan karena dana itu hanya digunakan untuk pembangunan gedung pemuda,penimbunan,pembangunan trotoar serta lainnya.
" Kami anggap item yang diperuntukkan dalam pengelolaan dan PPM tidak mempunyai arti dalam konsep pemberdayaan masyarakat," jelas Munawir.