Baubau (ANTARA) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa sebanyak 1.088 sambungan rumah (SR) air bersih gratis yang sudah terpasang dan teraliri air tengah tahap verifikasi oleh konsultan pendamping.

"Jadi sementara ini lagi verifikasi sampai tanggal 20 Oktober terakhir atau tiga hari lagi, tapi tidak tau apakah ada kebijakan lagi diberikan waktu kita belum tau," kata Direktur PDAM Baubau, Jemmy Hersandy didampingi Kepala Seksi Perencanaan Irwan, di Baubau, Senin.
 
Awalnya, ia mengatakan, pemasangan air bersih gratis yang diusulkan sebanyak 1.260 sambungan rumah, namun tidak sedikit yang dibatalkan setelah melalui proses verifikasi.

Adanya peserta sambungan rumah gratis yang dibatalkan atau tidak terakomodir itu, menurutnya, karena kelengkapan persyaratan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan. Adapun persyaratannya itu di antaranya bukan rumah kosong, rumah milik sendiri, bukan tempat usaha, dan KTP sesuai dengan alamat MBR itu.

"Kemarin kan kita daftar sebanyak 1.260 SR, kemudian ada dibatalkan sebanyak 100-an lebih sehingga tinggal 1.088 itu dilakukan verifikasi untuk laporannya ke pusat. Jadi verifikasi itu bisa juga ada yang batal," katanya, dengan menambahkan bahwa apabila ada yang batal akan mengurangi anggaran pembayaran dari pusat.

Ia mengatakan, proyek penyambungan rumah air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu merupakan program bantuan hibah yang diperoleh daerah itu dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR.
 
Kata dia, proyek hibah sambungan rumah MBR yang pemasangannya dimulai pada Juli hingga 30 September 2021 telah tuntas dikerjakan jauh sebelum batas waktu yang diberikan tersebut berakhir.

Pemasangan air bersih tersebut tersebar di sekitar 35 kelurahan didaerah itu.

"Verifikasinya itu juga (sambungan rumah yang sudah terpasang) harus ada airnya, adapun kalau tidak ada airnya yang penting ada kubikasinya dan sudah terpakai airnya karena bisa difoto dan diverifikasi," katanya.

Selain verifikasi dari konsultan, kata dia, selanjutnya akan dilakukan lagi pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan apabila dalam pemeriksaan itu terdapat tidak sesuai maka mereka pun bisa membatalkan.

Namun demikian, pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan BPKP akan turun melakukan pemeriksaan.

"Kami berharap apa yang dilaksanakan semua ini, keinginan kita setelah diverifikasi oleh konsultan maupun oleh BPKP itu bisa semuanya dan jangan kekurangan. Karena kalau kurang, berarti kita nanti kedepan indeks prestasi kita akan menurun lagi ibaratnya yang tadinya kuotanya 1.200-an bisa dikurangi lagi," harapnya.
 

Pewarta : Yusran
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024