Kendari (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut menjaga pasokan pangan agar tetap tersedia penting dilakukan guna menjaga inflasi.
Kepala Perwakilan BI Sultra Bimo Epyanto di Kendari, Minggu mengatakan pihaknya juga melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pengendalian inflasi termasuk menindaklanjuti hasil Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2021.
"Kami juga melakukan pemantauan harga dan pasokan barang secara berkala untuk memastikan gejala kenaikan harga di pasar tradisional Kota Kendari," kata dia.
Dijelaskan, secara umum ketersediaan pasokan di tengah PPKM mikro yang ditetapkan di sejumlah daerah termasuk Kota Kendari relatif terjaga.
Meski begitu TPID tetap waspada dan terus melakukan pengawasan terkait potensi gangguan pasokan khususnya komoditas yang didatangkan dari luar Sultra. Pihaknya berupaya melakukan percepatan dan perluasan kerja sama perdagangan baik antar kabupaten kota di Sultra maupun dengan provinsi lain.
Sinergi TPID yang semakin erat salah satunya ditunjukkan dengan pemberlakuan perdagangan antar daerah se-Sulawesi Tenggara dalam rangka mendorong keseimbangan pasokan dan stabilitas harga. Selain itu, pihaknya juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok baik di darat, laut, maupun udara.
"Pemberlakuan PPKM dan pembatasan mobilitas antar daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat secara umum," imbuhnya.
Bimo menyebutkan, komoditi yang didatangkan dari luar Sultra di antaranya telur ayam yang berasal dari Surabaya, daging ayam dari Surabaya khususnya untuk wilayah kepulauan, bawang merah dari Makassar dan Bima yang dikirim melalui Surabaya, bawang putih dari impor melalui pintu Surabaya dan Makassar, serta pasokan gula pasir yang didapatkan dari Jakarta.
"Kami berupaya agar terus meningkatkan koordinasi TPID untuk menjaga inflasi di kisaran 1 hingga 3 persen," kata Bimo.
Sulawesi Tenggara pada bulan Agustus 2021 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 107,85.
Dari 90 Kota di Indonesia, 34 kota mengalami inflasi dan 56 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kendari, Sultra sebesar 0,62 persen dengan IHK 108,48.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Agnes Widiastuti mengungkapkan, inflasi di provinsi itu pada Agustus 2021
disebabkan naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau 1,65 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,67 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,18 persen.
Kemudian, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 0,11 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing 0,07 persen, serta kelompok pendidikan dan kelompok pakaian dan alas kaki masing-masing 0,02 persen.
"Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi antara lain kelompok transportasi 0,59 persen, kelompok kesehatan 0,15 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,11 persen," ungkap Agnes, kemarin.
Dijelaskan, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Agustus 2021 antara lain bayam, bawang merah, pir, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, daun bawang, ikan layang/ikan benggol, ketela rambat, daun kacang panjang muda, daun paku/pakis serta ikan selar/ikan tude.
Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain cabai merah, tarif kendaraan roda empat online, pepaya, daging ayam ras, daun singkong, lengkuas, wortel, tauge/kecambah,
sawi hijau serta kaca mata plus & minus.
Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi Agustus 2021 yaitu
kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,54 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,04 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Selanjutnya kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga masing-masing 0,01 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,004 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 0,002 persen, kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok pendidikan masing-masing 0,001 persen.
"Kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi antara lain kelompok transportasi 0,09 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,01 persen serta kelompok kesehatan 0,003 persen," kata dia.
Kepala Perwakilan BI Sultra Bimo Epyanto di Kendari, Minggu mengatakan pihaknya juga melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pengendalian inflasi termasuk menindaklanjuti hasil Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2021.
"Kami juga melakukan pemantauan harga dan pasokan barang secara berkala untuk memastikan gejala kenaikan harga di pasar tradisional Kota Kendari," kata dia.
Dijelaskan, secara umum ketersediaan pasokan di tengah PPKM mikro yang ditetapkan di sejumlah daerah termasuk Kota Kendari relatif terjaga.
Meski begitu TPID tetap waspada dan terus melakukan pengawasan terkait potensi gangguan pasokan khususnya komoditas yang didatangkan dari luar Sultra. Pihaknya berupaya melakukan percepatan dan perluasan kerja sama perdagangan baik antar kabupaten kota di Sultra maupun dengan provinsi lain.
Sinergi TPID yang semakin erat salah satunya ditunjukkan dengan pemberlakuan perdagangan antar daerah se-Sulawesi Tenggara dalam rangka mendorong keseimbangan pasokan dan stabilitas harga. Selain itu, pihaknya juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok baik di darat, laut, maupun udara.
"Pemberlakuan PPKM dan pembatasan mobilitas antar daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat secara umum," imbuhnya.
Bimo menyebutkan, komoditi yang didatangkan dari luar Sultra di antaranya telur ayam yang berasal dari Surabaya, daging ayam dari Surabaya khususnya untuk wilayah kepulauan, bawang merah dari Makassar dan Bima yang dikirim melalui Surabaya, bawang putih dari impor melalui pintu Surabaya dan Makassar, serta pasokan gula pasir yang didapatkan dari Jakarta.
"Kami berupaya agar terus meningkatkan koordinasi TPID untuk menjaga inflasi di kisaran 1 hingga 3 persen," kata Bimo.
Sulawesi Tenggara pada bulan Agustus 2021 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 107,85.
Dari 90 Kota di Indonesia, 34 kota mengalami inflasi dan 56 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kendari, Sultra sebesar 0,62 persen dengan IHK 108,48.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Agnes Widiastuti mengungkapkan, inflasi di provinsi itu pada Agustus 2021
disebabkan naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau 1,65 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,67 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,18 persen.
Kemudian, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 0,11 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing 0,07 persen, serta kelompok pendidikan dan kelompok pakaian dan alas kaki masing-masing 0,02 persen.
"Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi antara lain kelompok transportasi 0,59 persen, kelompok kesehatan 0,15 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,11 persen," ungkap Agnes, kemarin.
Dijelaskan, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Agustus 2021 antara lain bayam, bawang merah, pir, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, daun bawang, ikan layang/ikan benggol, ketela rambat, daun kacang panjang muda, daun paku/pakis serta ikan selar/ikan tude.
Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain cabai merah, tarif kendaraan roda empat online, pepaya, daging ayam ras, daun singkong, lengkuas, wortel, tauge/kecambah,
sawi hijau serta kaca mata plus & minus.
Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi Agustus 2021 yaitu
kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,54 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,04 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Selanjutnya kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga masing-masing 0,01 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,004 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 0,002 persen, kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok pendidikan masing-masing 0,001 persen.
"Kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi antara lain kelompok transportasi 0,09 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,01 persen serta kelompok kesehatan 0,003 persen," kata dia.