Kendari (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan (Busel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat ada 10 desa dari 70 desa di wilayah itu yang kasus stunting-nya termasuk tinggi.
Kepala Dinas Kesehatan Busel, La Ode Budiman dalam pesan WhatsApp yang diterima di Busel, Kamis, mengatakan penderita stunting di wilayahnya pada 2020 tercatat 30,79 persen atau sebanyak 1.718 balita. Dari angka itu ada 10 desa yang masuk zona merah yang menjadi fokus dalam upaya penurunan stunting.
Kesepuluh desa yang mempunyai tingkat prevalensi stunting tinggi yakni, Desa Banabungi 71,43 persen, Desa Kaofe 57,78 persen, Desa Wambongi 56,52 persen, Desa Tongali 53,72 persen, Desa Kapoa Barat 52,05 persen, Desa Banabungi Selatan 50,62 persen.
Kemudia Desa Lapandewa 49,06 persen, Desa Batuatas Barat 44,83 persen, Desa Lapara 44,00 persen, dan Desa Taduasa 43,21 persen.
"Tugas menurunkan angka stunting bukan hanya tupoksi jajaran kesehatan atau individu saja tapi diperlukan satu kesehatan yang terintegrasi mulai dari pengambil kebijakan para OPD terkait. Camat, kades, organisasi wanita, dharma wanita, PKK, organisasi profesi perguruan tinggi para pelaku usaha sampai ke tingkat masyarakat," katanya.
Ia mengatakan pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).
Dalam mencapai itu diperlukan penyelesaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatkan pemerintah dan masyarakat.
"Pencegahan stunting merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Jika tidak, akan menjadi beban Indonesia kedepanya. Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku semua pihak harus ikut berperan karena pemerintah tidak dapat berperan sendirian," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Busel, La Ode Budiman dalam pesan WhatsApp yang diterima di Busel, Kamis, mengatakan penderita stunting di wilayahnya pada 2020 tercatat 30,79 persen atau sebanyak 1.718 balita. Dari angka itu ada 10 desa yang masuk zona merah yang menjadi fokus dalam upaya penurunan stunting.
Kesepuluh desa yang mempunyai tingkat prevalensi stunting tinggi yakni, Desa Banabungi 71,43 persen, Desa Kaofe 57,78 persen, Desa Wambongi 56,52 persen, Desa Tongali 53,72 persen, Desa Kapoa Barat 52,05 persen, Desa Banabungi Selatan 50,62 persen.
Kemudia Desa Lapandewa 49,06 persen, Desa Batuatas Barat 44,83 persen, Desa Lapara 44,00 persen, dan Desa Taduasa 43,21 persen.
"Tugas menurunkan angka stunting bukan hanya tupoksi jajaran kesehatan atau individu saja tapi diperlukan satu kesehatan yang terintegrasi mulai dari pengambil kebijakan para OPD terkait. Camat, kades, organisasi wanita, dharma wanita, PKK, organisasi profesi perguruan tinggi para pelaku usaha sampai ke tingkat masyarakat," katanya.
Ia mengatakan pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).
Dalam mencapai itu diperlukan penyelesaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatkan pemerintah dan masyarakat.
"Pencegahan stunting merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Jika tidak, akan menjadi beban Indonesia kedepanya. Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku semua pihak harus ikut berperan karena pemerintah tidak dapat berperan sendirian," ujarnya.