Wanggudu (ANTARA) - Beberapa Kali Kepala BNPB RI, Doni Monardo memberikan apresiasi Kepada Pemerintah Konawe Utara diberbagai tempat atas sigap tanggap Bupati Konawe Utara menangani darurat bencana banjir bandang Juni 2019 lalu yang meluluhlantakkan Konawe Utara tanpa ada korban jiwa.
Di Jajaran lain pun di Pemerintah Pusat yang secara geografis jauh dari Konawe Utara juga memberikan apresiasi positif atas apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Konawe Utara saat ini.
Seperti yang dikutip secara lengkap pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) saat peringatan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang di pusatkan di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung tanggal 11-13 Oktober 2019 kemarin yang dihadiri oleh seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
"Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Bupati Konawe Utara karena daerahnya itu termasuk yang terdampak paling banyak rumah yang hanyut lebih dari 300 rumah, kemudian yang kita lihat korban jiwanya itu nol," katanya.
Jadi yang perlu dipelajari katanya, adalah bahwa Bupati Konawe Utara tegas, beliau keras untuk melindungi warga negara, jadi keras disini bukan dalam artian keras semena-mena tapi dalam arti kata menegakkan peraturan agar tidak ada warganya yang menjadi korban dan itu terbukti.
"Saya di lapangan melihat bagaimana beliau bekerja langsung dan kalau kita mau belajar dari apa yang dilakukan Pak Bupati Konawe Utara ketika ada bencana beliau selalu berada di lapangan bersama rakyat. Ini adalah bentuk pelayanan publik terbaik kehadiran pemimpin di daerah," katanya.
Menurutnya, hampir semua peristiwa bencana baik itu banjir, tanah longsor, kekeringan dan bencana yang lain itu menuntut dibutuhkannya kehadiran seorang figur di daerah.
"Karena dengan sistem demokrasi sekarang ini maka Bupati, Walikota, bahkan termasuk Gubernur haruslah adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi karena dipilih oleh rakyat dan kita berharap bahwa proses demokratisasi kita bisa juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kuat di daerah," ujarnya.
Karena lanjut dia, kalau ada apa-apa terselesaikan pemerintah pusat tidak perlu turun tangan, sesuai dengan ketentuan bahwa pelayanan umum, pelayanan publik salah satunya misalnya masalah kebencanaan itu adalah kewajiban daerah.
"Nah kewajiban ini bukan saja pada saat penanggulangan atau peristiwa yang terjadi tetapi adalah pelayanan pencegahan, upaya mitigasi, upaya menyiapkan konsep-konsep, bagaimana strukturalnya, bagaimana konstrukturalnya," katanya.
Selain itu katanya, bagaimana membangun infrastruktur, terutama juga tidak tergantung pada infrastruktur buatan, tetapi juga infrastruktur alam, vegetasi, tanaman, dan dibanyak tempat di kawasan-kawasan hutan lindung.
Mengenai prestasi Pemerintah Konawe Utara ini, Ruksamin yang dihubungi via telepon menyampaikan bahwa, apa yang dilakukan di Konawe Utara itu pertama, atas kesadaran dan kepedulian masyarakat Konawe Utara akan bencana banjir.
Kedua, kerja sama yang baik dengan pihak BNPB RI, Basarnas, Kapolda, Danrem, BPBD Provinsi Sultra, Dandim Kendari, Kapolres Konawe, Media Cetak, Elektronik dan semua rekan-rekan pers serta semua pihak dan relawan dengan ikhlas membantu keluarga dan masyarakat di Konawe Utara untuk saling membantu saat bencana banjir datang.
"Dan yang tidak kalah penting semua unsur dari Kementerian, Kapolri, Panglima TNI, BUMN dan semua relawan yang turut langsung kelapangan untuk membantu masyarakat termasuk warga Konawe Utara sendiri yang tidak terkena banjir dan langsung membantu sesama saudara-saudaranya yang terkena banjir," katanya.
Di Jajaran lain pun di Pemerintah Pusat yang secara geografis jauh dari Konawe Utara juga memberikan apresiasi positif atas apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Konawe Utara saat ini.
Seperti yang dikutip secara lengkap pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) saat peringatan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang di pusatkan di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung tanggal 11-13 Oktober 2019 kemarin yang dihadiri oleh seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
"Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Bupati Konawe Utara karena daerahnya itu termasuk yang terdampak paling banyak rumah yang hanyut lebih dari 300 rumah, kemudian yang kita lihat korban jiwanya itu nol," katanya.
Jadi yang perlu dipelajari katanya, adalah bahwa Bupati Konawe Utara tegas, beliau keras untuk melindungi warga negara, jadi keras disini bukan dalam artian keras semena-mena tapi dalam arti kata menegakkan peraturan agar tidak ada warganya yang menjadi korban dan itu terbukti.
"Saya di lapangan melihat bagaimana beliau bekerja langsung dan kalau kita mau belajar dari apa yang dilakukan Pak Bupati Konawe Utara ketika ada bencana beliau selalu berada di lapangan bersama rakyat. Ini adalah bentuk pelayanan publik terbaik kehadiran pemimpin di daerah," katanya.
Menurutnya, hampir semua peristiwa bencana baik itu banjir, tanah longsor, kekeringan dan bencana yang lain itu menuntut dibutuhkannya kehadiran seorang figur di daerah.
"Karena dengan sistem demokrasi sekarang ini maka Bupati, Walikota, bahkan termasuk Gubernur haruslah adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi karena dipilih oleh rakyat dan kita berharap bahwa proses demokratisasi kita bisa juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kuat di daerah," ujarnya.
Karena lanjut dia, kalau ada apa-apa terselesaikan pemerintah pusat tidak perlu turun tangan, sesuai dengan ketentuan bahwa pelayanan umum, pelayanan publik salah satunya misalnya masalah kebencanaan itu adalah kewajiban daerah.
"Nah kewajiban ini bukan saja pada saat penanggulangan atau peristiwa yang terjadi tetapi adalah pelayanan pencegahan, upaya mitigasi, upaya menyiapkan konsep-konsep, bagaimana strukturalnya, bagaimana konstrukturalnya," katanya.
Selain itu katanya, bagaimana membangun infrastruktur, terutama juga tidak tergantung pada infrastruktur buatan, tetapi juga infrastruktur alam, vegetasi, tanaman, dan dibanyak tempat di kawasan-kawasan hutan lindung.
Mengenai prestasi Pemerintah Konawe Utara ini, Ruksamin yang dihubungi via telepon menyampaikan bahwa, apa yang dilakukan di Konawe Utara itu pertama, atas kesadaran dan kepedulian masyarakat Konawe Utara akan bencana banjir.
Kedua, kerja sama yang baik dengan pihak BNPB RI, Basarnas, Kapolda, Danrem, BPBD Provinsi Sultra, Dandim Kendari, Kapolres Konawe, Media Cetak, Elektronik dan semua rekan-rekan pers serta semua pihak dan relawan dengan ikhlas membantu keluarga dan masyarakat di Konawe Utara untuk saling membantu saat bencana banjir datang.
"Dan yang tidak kalah penting semua unsur dari Kementerian, Kapolri, Panglima TNI, BUMN dan semua relawan yang turut langsung kelapangan untuk membantu masyarakat termasuk warga Konawe Utara sendiri yang tidak terkena banjir dan langsung membantu sesama saudara-saudaranya yang terkena banjir," katanya.