Kendari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mendesak pemerintah provinsi untuk segera mencari atau memilih kepala dinas (Kadis) definitif untuk mengisi sejumlah dinas yang saat masih dipimpin pelaksana tugas (Plt).
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo, Selasa di Kendari, mengatakan pemerintah seharusnya segera melakukan seleksi Kadis untuk menduduki jabatan yang saat ini masih di pegang Plt.
"Sebaiknya memang semua SKPD memiliki kadis definitif, supaya semua bekerja dengan satu hal yang pasti, memang pelaksana juga pun bisa, akan tetapi kewenangan pelaksana, dengan definitif itu tentu berbeda, apalagi sebagai OPD," kata Yaudu, Selasa di Kendari.
Menurutnya meskipun telah didesak oleh DPRD, pemerintah juga tidak boleh langsung menunjuk sendiri siapa yang menjadi kadis definitif, tetapi, para calon harus melalui proses dan juga harus memenuhi syarat sebagai kadis nantinya.
"Contoh di Kadis Pendidikan dan Kebudayaan masih dikomandani Plt Asrun Lio, tapi bisa saja Asrun lio jadi Kadis, dengan catatan beliau harus memenuhi segala persyaratan. Misalnya standar kepangkatan, golongan, kemampuan, dan kapabilitas harus dimiliki Asrun lio," Jelas Yaudu.
Selain itu, lanjut Yaudu, untuk menunjuk Asrun Lio sebagai Kadis definitif, pemerintah harus melakukan koordinasi dari kementerian, setelah melalui proses penilaian, maka harus melalui proses, fit and proper test.
"Kalau dulu periode sebelumnya memang bisa langsung main tunjuk, tapi kalau sekarang mau jadi Kadis harus melalui sistem asesment yang harus dipenuhi, untuk memastikan kepastian dia sebagai pejabat definitif, dan bukan lagi Plt," jelasnya.
Politikus PKS itu, juga menghimbau kepada pemerintah agar lebih selektif dalam mengusulkan seseorang untuk menjadi Kadis, dan juga harus memenuhi syarat yang bisa membantu pemerintahan.
"Visi pemerintah adalah reformasi birokrasi, berarti mencari birokrat yang kualifikasi baik, dan memenuhi syarat serta terhindar dari omongan orang, jadi jangan jabatan setingkat kepala bidang, malah dia yang diusulkan, sedangkan yang Plt diabaikan," katanya.
Untuk diketahui, beberapa dinas di Sulawesi Tenggara yang belum memiliki kadis definitif adalah Dinas ESDM, Kominfo, Dikbud, Pol PP, Distanak, Pu Bina Marga dan Air, serta Bapedda.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo, Selasa di Kendari, mengatakan pemerintah seharusnya segera melakukan seleksi Kadis untuk menduduki jabatan yang saat ini masih di pegang Plt.
"Sebaiknya memang semua SKPD memiliki kadis definitif, supaya semua bekerja dengan satu hal yang pasti, memang pelaksana juga pun bisa, akan tetapi kewenangan pelaksana, dengan definitif itu tentu berbeda, apalagi sebagai OPD," kata Yaudu, Selasa di Kendari.
Menurutnya meskipun telah didesak oleh DPRD, pemerintah juga tidak boleh langsung menunjuk sendiri siapa yang menjadi kadis definitif, tetapi, para calon harus melalui proses dan juga harus memenuhi syarat sebagai kadis nantinya.
"Contoh di Kadis Pendidikan dan Kebudayaan masih dikomandani Plt Asrun Lio, tapi bisa saja Asrun lio jadi Kadis, dengan catatan beliau harus memenuhi segala persyaratan. Misalnya standar kepangkatan, golongan, kemampuan, dan kapabilitas harus dimiliki Asrun lio," Jelas Yaudu.
Selain itu, lanjut Yaudu, untuk menunjuk Asrun Lio sebagai Kadis definitif, pemerintah harus melakukan koordinasi dari kementerian, setelah melalui proses penilaian, maka harus melalui proses, fit and proper test.
"Kalau dulu periode sebelumnya memang bisa langsung main tunjuk, tapi kalau sekarang mau jadi Kadis harus melalui sistem asesment yang harus dipenuhi, untuk memastikan kepastian dia sebagai pejabat definitif, dan bukan lagi Plt," jelasnya.
Politikus PKS itu, juga menghimbau kepada pemerintah agar lebih selektif dalam mengusulkan seseorang untuk menjadi Kadis, dan juga harus memenuhi syarat yang bisa membantu pemerintahan.
"Visi pemerintah adalah reformasi birokrasi, berarti mencari birokrat yang kualifikasi baik, dan memenuhi syarat serta terhindar dari omongan orang, jadi jangan jabatan setingkat kepala bidang, malah dia yang diusulkan, sedangkan yang Plt diabaikan," katanya.
Untuk diketahui, beberapa dinas di Sulawesi Tenggara yang belum memiliki kadis definitif adalah Dinas ESDM, Kominfo, Dikbud, Pol PP, Distanak, Pu Bina Marga dan Air, serta Bapedda.