Rumbia (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Fasilitasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Bombana bertempat di Aula Bappeda Bombana, Selasa.
Kegiatan yang diikuti 30 peserta itu, dihadiri Plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, Bupati Bombana, Tafdil, Kepala Bappeda Bombana dan beberapa pejabat terkait lingkup Kabupaten Bombana.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Mustakim, dalam arahannya menyampaikan bahwa penyusunan GDPK merupakan perintah undang-undang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014.
"Desain induk pembangunan kependudukan ini mengatur pembangunan di semua sektor terintegrasi dengan perkembangan dan pendistribusian penduduk di suatu daerah," katanya.
Ia mencontohkan, seperti pembangunan fasilitas publik, dibangun ditempat yang bisa diakses penduduk.
"Grand design ini diharapkan dibuat untuk jangka menengah dan panjang, minimal lima tahun atau satu periode kepala daerah," katanya.
Tujuan kegiatan itu kata dia, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, kemudian meningkatkan pengetahuan dan pemahaman GDPK bagi pengelola program OPD tingkat kabupaten/kota.
"Tujuan lain menjadikan GDPK sebagai pedoman dan dokumen penting dalam perencanaan pembangunan di daerah serta menjadi pedoman bagi penyusunan road map pembangunan kependudukan," katanya.
Bupati Bombana, Tafdil, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa GDPK sangat dibutuhkan oleh pemangku kebijakan sebagai acuan perencanaan pembangunan kependudukan di semua tingkatan wilayah.
Kegiatan yang diikuti 30 peserta itu, dihadiri Plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, Bupati Bombana, Tafdil, Kepala Bappeda Bombana dan beberapa pejabat terkait lingkup Kabupaten Bombana.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Mustakim, dalam arahannya menyampaikan bahwa penyusunan GDPK merupakan perintah undang-undang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014.
"Desain induk pembangunan kependudukan ini mengatur pembangunan di semua sektor terintegrasi dengan perkembangan dan pendistribusian penduduk di suatu daerah," katanya.
Ia mencontohkan, seperti pembangunan fasilitas publik, dibangun ditempat yang bisa diakses penduduk.
"Grand design ini diharapkan dibuat untuk jangka menengah dan panjang, minimal lima tahun atau satu periode kepala daerah," katanya.
Tujuan kegiatan itu kata dia, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, kemudian meningkatkan pengetahuan dan pemahaman GDPK bagi pengelola program OPD tingkat kabupaten/kota.
"Tujuan lain menjadikan GDPK sebagai pedoman dan dokumen penting dalam perencanaan pembangunan di daerah serta menjadi pedoman bagi penyusunan road map pembangunan kependudukan," katanya.
Bupati Bombana, Tafdil, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa GDPK sangat dibutuhkan oleh pemangku kebijakan sebagai acuan perencanaan pembangunan kependudukan di semua tingkatan wilayah.