Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra), berupaya memaksimalkan peran lintas sektor dalam menyukseskan program Kampung KB yang ada di daerah itu.
"Kampung KB ini akan jadi tolak ukur bidang kependudukan dan KB kepemimpinan Presiden Jokowi. Pekerjaan ini harus sinergi dengan instansi lain," kata plt Kepala BKKBN Sultra, saat membuka acara Pengintegrasian Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di daerah dalam rangka mendukung Kampung KB di Provinsi Sultra 2019, bertempat di Kendari, Jumat.
Dikatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,BKKBN memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengendalian penduduk yang diimplementasikan dalam bentuk program Kependudukan ,Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Disisi lain kata dia, lahirnya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka tugas pokok dan fungsi BKKBN tidak hanya menyelenggarakan program KB dan Kesehatan reproduksi semata, tetapi juga melaksanakan kewenangan terkait dengan pengendalian penduduk, KB, kesehatan reproduksi dan juga pembangunan keluarga, dengan demikian maka BKKBN tidak bisa bekerja sendiri tampa dukungan dari pemangku kepentingan di daerah dan melibatkan para mitra kerja.
"Dengan demikian, masih diperlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari semua pihak baik dari unsur Pemerintah maupun non pemerintah dalam menggaungkan kembali program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga (KKBPK) di lapangan," katanya.
Untuk itu kata Mustakim, program KKBPK harus mendapat perhatian khusus dari seluruh stakeholder dan mitra kerja, termasuk OPD-KB Kabupaten/Kota untuk memperkuat arah kebijakan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat memberikan daya ungkit dalam upaya pencapaian target sasaran rencana strategis program KKBPK di Sultra.
Kabid Adpin BKKBN SUltra, Agusalim, mengatakan kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari dan diikuti 34 peserta yang merupakan perwakilan dari OPD dari 17 kabupaten kota se Sultra.
"Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan pokja Advokasi. Harapannya, peserta bisa mengawal, menyampaikan dan informasikan terkait masalah di Kampung KB," katanya.
Selain itu, diharapkan pula Kampung KB percontohan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena kegiatan Kampung KB selama ini masih dominan dan oleh program KKBPK, sedangkan keterlibatan lintas sektor belum berjalan.
"Jumlah kampung KB di Sultra saat ini sudah mencapai 427 tersebar di seluruh kabupaten kota," katanya.
"Kampung KB ini akan jadi tolak ukur bidang kependudukan dan KB kepemimpinan Presiden Jokowi. Pekerjaan ini harus sinergi dengan instansi lain," kata plt Kepala BKKBN Sultra, saat membuka acara Pengintegrasian Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di daerah dalam rangka mendukung Kampung KB di Provinsi Sultra 2019, bertempat di Kendari, Jumat.
Dikatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,BKKBN memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengendalian penduduk yang diimplementasikan dalam bentuk program Kependudukan ,Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Disisi lain kata dia, lahirnya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka tugas pokok dan fungsi BKKBN tidak hanya menyelenggarakan program KB dan Kesehatan reproduksi semata, tetapi juga melaksanakan kewenangan terkait dengan pengendalian penduduk, KB, kesehatan reproduksi dan juga pembangunan keluarga, dengan demikian maka BKKBN tidak bisa bekerja sendiri tampa dukungan dari pemangku kepentingan di daerah dan melibatkan para mitra kerja.
"Dengan demikian, masih diperlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari semua pihak baik dari unsur Pemerintah maupun non pemerintah dalam menggaungkan kembali program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga (KKBPK) di lapangan," katanya.
Untuk itu kata Mustakim, program KKBPK harus mendapat perhatian khusus dari seluruh stakeholder dan mitra kerja, termasuk OPD-KB Kabupaten/Kota untuk memperkuat arah kebijakan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat memberikan daya ungkit dalam upaya pencapaian target sasaran rencana strategis program KKBPK di Sultra.
Kabid Adpin BKKBN SUltra, Agusalim, mengatakan kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari dan diikuti 34 peserta yang merupakan perwakilan dari OPD dari 17 kabupaten kota se Sultra.
"Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan pokja Advokasi. Harapannya, peserta bisa mengawal, menyampaikan dan informasikan terkait masalah di Kampung KB," katanya.
Selain itu, diharapkan pula Kampung KB percontohan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena kegiatan Kampung KB selama ini masih dominan dan oleh program KKBPK, sedangkan keterlibatan lintas sektor belum berjalan.
"Jumlah kampung KB di Sultra saat ini sudah mencapai 427 tersebar di seluruh kabupaten kota," katanya.