Kendari (ANTARA) - Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara (Sultra) mencanangkan sebuah terobosan disebut “Public Private Partnership” guna menyukseskan konektivitas 17 kabupaten kota di daerah itu.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Hado Hasina, di Kendari, Minggu, menjelaskan, public private partnership ini berupa manajemen tidak takut keliru yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat.
"Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konektifitas dan kemitraan dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan, perbaikan infrastruktur dan sosial ekonomi," katanya.
Salah satu wujud dari terobosan itu kata Hado, yakni melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat membangun terminal di 17 kabupaten kota di Sultra guna mewujudkan visi misi gubernur saat ini.
"Kita melibatkan swasta dan masyarakat karena kita tak punya anggaran untuk membangun terminal," katanya.
Hal itu kata dia, sudah disepakati seluruh Dinas Perhubungan kabupaten kota melalui kegiatan Forum SKPD Bidang Perhubungan se-Sultra disalah satu hotel di Kendari, Kamis.
Untuk lahan, katanya, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota atau bahkan masyarakat, nanti pemerintah provinsi yang bangun pisiknya.
“Rata-rata kabupaten mempunyai tanah. Kalau tidak ada, maka bisa kita pakai tanah masyarakat untuk bangun terminal dengan kesepakatan hitam di atas putih dan semua tanpa pemaksaan yang nantinya akan bagi hasil," katanya.
Dikatakan, sudah belasan terminal yang dibangun di Sultra dengan sistem public private partnership, diantaranya terminal tipe B Lakologou di Kota Baubau.
"Aset tanah disana merupakan milik Pemkot Baubau, penataan halaman milik Pemprov Sultra dan dikelola oleh Dishub Baubau di bawah pengawasan Dishub Sultra. Semua berperan jadi ada bagi hasil yakni berdasarkan nilai investasi masing-masing pihak atas dasar kajian aset dari kantor jasa penilai publik (KJPP)," pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Hado Hasina, di Kendari, Minggu, menjelaskan, public private partnership ini berupa manajemen tidak takut keliru yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat.
"Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konektifitas dan kemitraan dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan, perbaikan infrastruktur dan sosial ekonomi," katanya.
Salah satu wujud dari terobosan itu kata Hado, yakni melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat membangun terminal di 17 kabupaten kota di Sultra guna mewujudkan visi misi gubernur saat ini.
"Kita melibatkan swasta dan masyarakat karena kita tak punya anggaran untuk membangun terminal," katanya.
Hal itu kata dia, sudah disepakati seluruh Dinas Perhubungan kabupaten kota melalui kegiatan Forum SKPD Bidang Perhubungan se-Sultra disalah satu hotel di Kendari, Kamis.
Untuk lahan, katanya, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota atau bahkan masyarakat, nanti pemerintah provinsi yang bangun pisiknya.
“Rata-rata kabupaten mempunyai tanah. Kalau tidak ada, maka bisa kita pakai tanah masyarakat untuk bangun terminal dengan kesepakatan hitam di atas putih dan semua tanpa pemaksaan yang nantinya akan bagi hasil," katanya.
Dikatakan, sudah belasan terminal yang dibangun di Sultra dengan sistem public private partnership, diantaranya terminal tipe B Lakologou di Kota Baubau.
"Aset tanah disana merupakan milik Pemkot Baubau, penataan halaman milik Pemprov Sultra dan dikelola oleh Dishub Baubau di bawah pengawasan Dishub Sultra. Semua berperan jadi ada bagi hasil yakni berdasarkan nilai investasi masing-masing pihak atas dasar kajian aset dari kantor jasa penilai publik (KJPP)," pungkasnya.